Politik

LSM Kasta Laporkan Dugaan Korupsi Pemkab Lobar ke KPK, Ini Kata Anggota DPRD NTB

Mataram, Talikanews.com – Adanya laporan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) oleh LSM Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (Kasta) NTB terkait dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Membuat salah seorang Anggota DPRD NTB, Naufar Furqoni Farinduan angkat bicara.

Kepada media ini, Politisi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara ini menyampaikan, prinsipnya, ini adalah sebuah laporan. Yang namanya laporan tentu harus di dasarkan atas bukti-bukti nyata dan kongkrit, jangan sampai hanya atas dasar sebuah kerangka asumsi.

“Saya berharap tidak ada muatan politis dalam gerakan-gerakan seperti ini. Jadi ya memang murni gerakan untuk memperjelas dan menegakan peraturan atau hukum,” ungkapnya Rabu (22/01).

Bagi dia, tidak ada manusia yang sempurna dan maha benar, mungkin alangkah bijak karena untuk kemaslahatan yang lebih besar secara khusus yaitu masyarakat Lombok Barat, mungkin sebelum munculnya laporan-laporan seperti ini, ada sebuah diskusi bersama untuk penyamaan persepsi kedua belah pihak, agar tidak saling merasa benar atau saling menyalahkan.

Bagaimana pendapat sebagai mantan Anggota DPRD Lombok Barat terhadap akselerasi pembangunan dengan anggaran di daerah tersebut. Secara detil lanjutnya tentu tidak bisa memberikan penilaian itu. Namun, kalau dilihat secara umum.

Mulai dari Sektor pertanian dan pariwisata yang punya potensi terbesar Lombok Barat. Akan tetapi, secara kasat mata tidak terlihat akselerasi pembangun yang inovotatif dan responsif menjawab potensi-potensi tersebut.

“Belum lagi kalau kita lihat LOBAR dalam angka, baik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan yang lainya,” kata dia.

Bicrara Gini Ratio Lobar, bisa dikatakan membaik tapi, secara umum terlihat masyarakat Lobar masih banyak yang tidak sejahtera, begitu juga kalau bicara infrastruktur, penerangan dan sebagainya. Sangat tertinggal dari Kabupaten tetangga.

Baca juga:  LSM Kasta Laporkan Oknum Pejabat Pemprov NTB ke KPK terkait Rp 1,4 Miliar

Malah yang saat ini sangat menghawatirkan adalah ada beberapa kepala desa yang dengan terang-terangan di media berani menyatakan kekecewaannya terhadap segala pelayanan ataupun pemerataan pembangunan yang kurang maksimal.

“Intinya, saya berharap, langkah LSM Kasta itu tidak ada muatan politis dalam gerakan-gerakannya. Jadi iya memang murni gerakan untuk memperjelas dan menegakan peraturan atau hukum,” pungkasnya (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button