Daerah

Isvie: Dewan NTB Diminta Gubernur Keluarkan Rekomendasi Pergantian Nama Bandara

Mataram, Talikanews.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah tudingan telah menghalangi pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sesuai SK Menhub nomor 1421 tahun 2018.

Justru, kata Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menyebut, Gubernur Dr Zulkieflimansyah telah minta pimpinan Dewan melalui surat nomor 457/110.a/XII/BKPDN/2019 perihal tindaklanjut hasil rapat tertanggal 31 Desember 2019. Surat kedua nomor 550/375/Dishub/2019 perihal pelaksanaan keputusan Menteri Perhubungan nomo 1421 tahun 2018.

“Kami disurati Gubernur supaya mengeluarkan rekomendasi pergantian nama bandara tersebut. Yang jelas, pimpinan Dewan tidak pernah ada perbedaan pandangan soal nama bandara,” ungkapnya, di dampingi Mori Hanafi, H Muzihir dan jajaran Setwan, Kamis (23/01).

Politisi Golkar ini menegaskan soal SK Menhub yang belum dieksekusi perlu dibahas internalnya melalui rapat paripurna. Terlebih ada surat permintaan dari Gubernur. “Saya tidak pernah menolak, sebenarnya SK itu sudah final. Tapi harus dipikirkan bagaimana masyarakat yang menolak, jangan sampai ribut kemudian hari. Kita sudah sama-sama lihat penolakan keras dari masyarakat,”kata dia.

Isvie menyampaikan, tugas dewan hanya menindaklanjuti permintaan gubernur supaya segera eksekusi nama bandara. Dewan juga sudah berikan saran dan pendapat, tapi tetap ada permintaan untuk di eksekusi. Namun, pemintaan itu perlu di bahas ditingkat internal DPRD.

“Kami bahkan minta gubernur melalui aparaturnya melakukan sosialisasi dan lakukan pendekatan kepada masyarakat. Supaya tidak menjadi polemik dilapangan,” cetusnya.

Disinggung apakah pernah melakukannya komunikasi dengan ketua DPD I Golkar NTB, H Moh Suhaili FT juga selaku Bupati Lombok Tengah? Isvie menegaskan tidak pernh berkomunikasi menyangkut pergantian nama bandara, hanya komunikasi soal partai saja.

Baca juga:  Unik, Rapat Paripurna DPRD NTB Gunakan Pakaian Adat Sasambo

“Yang jelas, Dewan sudah sepakat, untuk memediasi massa pro maupun kontra bahkan berencana fasilitasi tukar pendapat di Kemenhub. Akan tetapi keburu ribut, sehingga rencana itu kami tunda,” tutupnya. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button