Humas Lombok Barat Luruskan Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Kasta NTB ke KPK

Lombok Barat, Talikanews.com – Langkah LSM Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (Kasta) NTB ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), atas dugaan korupsi pejabat di Lombok Barat. Mendapatkan reaksi dari Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Lombok Barat, H Saeful Ahkam Mahfuz.

Saat klarifikasi sekaligus meluruskan isu tersebut, Ahkam menyampaikan bahwa, statemen ketua Kasta NTB yang menyebut terjadi dugaan korupsi oleh oknum Bupati itu perlu diluruskan.

Dia mempertegas menyangkut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Aset. Dimana, posisi Bupati di PDAM hanya salah satu pemegang saham dari Pemda karena PDAM tersebut dimiliki dua daerah yakni Lobar dan Kota Mataram.

“Sehingga judul laporan tersebut tidak sesuai konteks isi yang menjadi materi. Soal hukum, kita serahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkapnya Rabu (22/01).

Ahkam menegaskan, membaca isi materi berita adalah dugaan korupsi di PDAM, kok judulnya Bupati Lombok Barat?. Jika statemen di beritanya lebih mendalam soal keterkaitan “langsung” Bupati dalam hal materi yang dilaporkan, menurutnya bisa relevan.

“Tapi, ini kan tidak? PDAM itu hanya BUMD yang telah beralih status menjadi PT dengan independensi tersendiri sebagai korporasi,” bantahnya.

Disinggung soal PDAM bukan kah punya Pemkab Lobar? Ahkam membenarkan hal itu, tapi menurutnya aset itu adalah bagian dari penyertaan modal Pemda ke PDAM. Dimana, PDAM itu milik Pemkab dan Pemkot Mataram.

“Hanya sejarah yang membuatnya menjadi Giri Menang,” kata dia.

Ahkam mempertegas soal aset, itu pun mesti dipilah berdasarkan “materi” hukum yang di di adukan. Perlu dipaparkan Aset yang mana?.

“Jangan-jangan aset kota? Jangan-jangan aset pemerintah pusat?. Pahami dulu konstelasi PDAM antara manajemennya secara independen, kepemilikan sahamnya, perubahan nomenklatur dari BUMD menjadi PT dan seterusnya dan apakah aset dan PDAM terpisah?,” kesalnya sembari mengatakan, hanya LSM KASTA yang tahu.

Terkait hal itu, Ketua LSM Kasta NTB, L Munawir Haris yang dikonfirmasi mengatakan, tidak perlu diperdebatkan, biarkan KPK mengkaji dan menganalisa serta membuktikan terkait dugaan yang dilaporkannya.

“Memang saya hanya memberikan clue nya saja. Soal data dugaan korupsi itu lengkap kami serahkan, termasuk dokumen anggaran tahun 2018,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button