Daerah

PBNW Datangi Kantor DPRD NTB Desak SK Pergantian nama Bandara

Mataram, Talikanews.com – Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Pancor mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk mendesak para anggota Dewan segera memproses dan menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Kementerian Perhubungan. Termasuk adanya surat permintaan Gubernur agar Dewan mengeluarkan rekomendasi terkait perubahan nama bandara pahlawan Nasional, Maulana Syeh. TGH. Zainuddin Abdul Madjid.

“Kami datang meminta supaya DPRD NTB segera mengeluarkan rekomendasi perubahan nama bandara, sebab dengan menolak perubahan nama bandara dengan nama pahlawan Nasional asal NTB, berarti melawan negara” ungkap Sekretaris PBNW, H Irznani, Rabu (22/01).

Irzani juga mempertanyakan, kenapa sampai hari ini SK Kemenhub tidak ditandatangani. Padahal tahun 2019 ada surat Gubernur untuk menindaklanjuti SK Kementerian, begitu juga rekomendasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dan DPRD.

“Kenapa ketika gubernur minta itu dilaksanakan, oleh DPR sampai sekarang belum juga dilaksanakan,” kata dia.

Dia mengatakan, apakah rekomendasi itu belum dikeluarkan karena ada tekanan dari kelompok tertentu. Dirinya menyampaikan demikian disebabkan ada cerita bahwa pimpinan DPRD ditekan kelompok tertentu, sehingga selaku ormas NW berpesan supaya jangan sampai beralasan itu seperti itu.

Baca juga :  Antara KPK, Pemprov dan PT. GTI, Kapolda NTB: Tugas Hanya Pengamanan

“Ingat proses menuju pemberian gelar pahlawan Nasional itu panjang dan tidak mudah, justru dengan sikap ini anggota dan Pimpinan DPRD NTB sama saja dengan tidak menghargai, meremehkan bahkan menghina pahlawan Nasional, sikap tersebut juga melawan negara” kata bakal Calon Walikota Mataram tersebut.

Dikatakan, pihaknya selama ini sudah cukup bersabar menahan diri dan berprasangka baik dan hari ini juga datang
dengan cara baik pula, kalau kemudian sudah dengan cara baik tidak direspon, jangan salahkan masyarakat mengambil tindakan lain.

Malah massa NW akan lebih besar mendesak DPRD agar segera mengeluarkan rekomendasi perubahan nama bandara itu. Massa tidak hanya dari Lombok, tapi Sumbawa dan Bima jika dalam dua tiga hari ini, tidak mengeluarkan rekomendasi itu.

“Tapi tentu kami masih memiliki prasangka baik kepada DPR dan tidak boleh kita saling ancam mengancam, tapi jangan juga main kucing Kuningan dengan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :  Porger P2N Berbasis Masjid Bertekad Melawan Narkoba

Irzani juga mengingatkan supaya Pimpinan DPRD jangan lagi mengajak pihak manapun audiensi ke Kementerian, karena SKnya sudah jelas. Lebih baik melalui paripurna yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar, mendorong mengeluarkan rekomendasi, urusan bagaimana mengeksekusi itu hal lain.

Disatu sisi, Pimpinan Pusat PBNW, Muhammad Ali mengaku masih berprasangka baik kepada DPR, namun jangan sampai memancing amarah karena, jika hal itu terjadi jamaah bisa mengambil tindakan lain.

“Mari kita hormati keputusan pemerintah mengenai penamaan bandara itu,” ujarnya.

Sementara itu, H Rosyadi Sayuti kembali mengingatkan semua pihak ketika Maulana Syeh ditetapkan jadi pahlawan Nasional. Gelar itu merupakan milik masyarakat NTB dan Indonesia, bukan lagi milik kelompok tertentu.

“Rasanya sangat kufur nikmat kalau menolak pejuang kemerdekaan disematkan namanya di bandara, karena prosesnya memakan waktu cukup panjang,” tutup mantan Sekda NTB ini Rabu sore ini.

“Akan sampaikan apa yang menjadi keinginan jamaah kepada dewan. Begitu juga rencana kedatangan pada Jumat mendatang,” pungkasnya. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close