Politik

KaDis Perdagangan Provinsi NTB tak Hadiri Klarifikasi Bawaslu

Mataram, Talikanews.com – Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, melayangkan surat pemanggilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga ikut terlibat politik praktis.

Komisioner Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri membenarkan ada undangan klarifikasi terhadap beberapa ASN yang ikut berpolitik seperti dr Akhada Maulana dan H Akhsanul Khalik dan Hj Putu Selly Andayani.

“Benar kita undang mereka pada Jumat kemarin untuk klarifikasi terkait langkah mereka yang ikut berpolitik. Hanya saja, Hj Putu Selly Andayani saja yang tidak hadiri undangan itu. Kami belum ketahui alasannya, silahkan tanyakan ke bersangkutan,” ungkapnya Senin (20/01).

Basri mengatakan, pemanggilan itu ada kaitan dengan dugaan keterlibatan ASN melalukan politik praktis. Itu dibuktikan dari mereka mendatangi atau mendaftarkan diri ke Parpol.

“Kami menduga ASN yang ikut politik itu melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yakni UU ASN, PP tentang kode etik ASN dan SE Kemenpan RB tentang netralitas ASN,” katanya.

Dia mengaku, Bawaslu tidak punya kewenangan memberikan sanksi kepada ASN karena hanya memberikan rekomendasi kepada KASN. Selanjutkan yang memberikan sanksi adalah KASN sendiri bukan Bawaslu.

Apakah undangan itu ada kaitan dengan dugaan pemanfaatan jabatan sebagai Kepala Dinas? Bagi Basri tidak dalam kapasitas begitu, karena ini menyangkut soal mendaftarkan diri ke Parpol. Tinggal, Bawaslu membuat kajian dan bersurat alias rekomendasi ke KASN.

“Yang kami dalami adalah perturan Perundang-undangan lainnya, kalau soal belum ditetapkan sebagai calon maka kami akan gunakan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Nah, karena belum tahapan maka, kami pakai peraturan Perundang-undangan lainnya,” tegas Basri.

Menurut Basri, mengenai hadir atau tidaknya itu hak masing-masing orang yang undang klarifikasi dan tidak ada kewajiban Bawaslu untuk memaksa atau undang paksa.

Baca juga:  KPU Belum Berani Tetapkan Gubernur NTB

“Tidak ada aturan Bawaslu untuk undang paksa. Semua kami perlakukan sama, kami berharap kepada semua warga Kota Mataram secara bersama mensukseskan Pilwalikota secara bermartabat dan berintegritas,” cetus dia.

Hal itu disebabkan lanjutnya, suksesnya, Pilwalikota adalah sukses semua masyarakat.

“Kita jadikan Pilwalkot Mataram sebagai Laboratorium konsolidasi demokrasi yang sehat dan berkualitas,” pungkas.

Disatu sisi, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani dikonfirmasi, belum memberikan tanggapan. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button