Ekonomi

Masyarakat Gili Trawangan Lombok Tuntut HGU

Lombok Utara, Talikanews.com – Masyarakat yang tinggal di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai teriak dan tuntut pemerintah provinsi memberikan pengelolaan Hak Guna Usaha lahan yang dikuasai PT Gili Trawangan Indah hampir 25 tahun itu kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat itu memiliki alasan jelas bahwa, mereka sudah menggarap atau menempati lahan tersebut sejak tahun 1970-an. Agar masyarakat diberikan HGU, perwakilan sempat mendatangi Komisi III DPRD NTB untuk mengadu sekaligus sampaikan keinginannya.

Salah seorang sesepuh masyarakat Tiga Gili yakni H. Rukding menuturkan keluhan dihadapan wakil rakyat bahwa, saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah daerah mulai menyadari dampak negatif penelantaran lahan seluas 65 hektare diduga oleh PT GTI hampir 25 tahun.

Alasan itu membuat pemerintah provinsi ingin mencabut izin HGU/HPL yang dikontrak kerjasamakan ke PT GTI sejak 1970-an.

“Mestinya, ketika PT GTI tidak melakukan pembangunan 10 tahun pasca penandatanganan kontrak, pemerintahan harus dicabut. Karena bisa dianggap wanprestasi akibat tidak melaksanakan komitmen sesuai kontrak yang sudah disepakati,” ungkap H Rukding, Sabtu (18/01).

Menurut Rukding, belum adanya sikap dari pemeriksaan provinsi untuk mencabut kontrak PT GTI, sama artinya telah sengsarakan nasib masyarakat yang sudah berpuluh tahun tinggal disana.

Bagi masyarakat, ketika pemerintah provinsi terus membiarkan PT GTI mengelola diatas kertas, sama artinya telah merugikan negara. Padahal ada rakyat yang siap memberikan kontribusi sebesar Rp 4 miliar setiap tahun dan secara konstitusi, masyarakat Gili Trawangan berhak memperoleh hak atas pengelolaan lahan itu juga.

“Sejak tahun 70-an masyarakat mengajukan permohonan hak pengelolaan seperti HGU/HPL, bahkan siap membayar apapun bentuk kontribusi demi adanya status pengelolaan mereka,” kata dia.

Baca juga:  Indek Demokrasi Indonesia NTB 2018 Menurun, Ini Penyebabnya

Masyarakat berharap selain berfokus terhadap rencana pencabutan izin kelola PT GTI, pemerintah juga di minta bisa melihat nasib masyarakat penggarap yang hingga kini masih menggantung malah dianggap telah menggeregah lahan itu.

“Kami warga Gili siap mendukung segala langkah pemerintah dalam menertibkan keberadaan PT GTI, tetapi janganlah kemudian masyarakat di abaikan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan,” tegasnya.

Masyarakat juga telah menunjukkan dua surat kepada DPRD NTB pertama surat dengan perihal Permohonan Hak Atas Tanah Terlantar Untuk Rakyat bernomor 19/LBH-TS/NTB/X/2019 yang ditujuan kepada Gubernur NTB. Kemudian surat dari Komnas HAM perihal Rekomendasi Akhir Pengaduan Sengketa Lahan Warga Gili Indah bernomor 2.652/K/PMT/XI/2012.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi yang menerima perwakilan warga, mengatakan fokus persoalan lahan yang belum dibangun sesuai perjanjian kontrak PT GTI dengan Pemerintah Provinsi, bukan pada persoalan hukumnya.

“Konkrit kami pada kerugian negara atau daerah yang muncul akibat kontrak itu,” tutupnya. (TN-08)

Tags

Related Articles

Back to top button