Politik

BK DPRD NTB Catat 10 Anggota Dewan Malas, Terancam Sanksi PAW

Mataram, Talikanews.com – Badan Kehormatan (BK) di DPRD NTB sudah siapkan sanksi terhadap 10 orang anggota Dewan yang dianggap malas mengikuti rapat komisi dan rapat paripurna.

Ketua BK DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa mengaku, sudah mendata nama para anggota Dewan yang jarang mengikuti rapat penting sesuai daftar hadir. Ditemukan terdapat 10 orang Dewan yang jarang ikut rapat terutama rapat penting seperti rapat paripurna.

“Begitu item-item ketentuan kode etik ditetapkan, maka 10 orang yang tingkat kehadiran minim akan kita dipanggil,” ungkapnya Selasa (14/01).

Dia mengatakan, pemanggilan itu untuk meminta alasan ketidakhadiran, jika beralasan terlambat maka harus dijelaskan secara rinci. Terlebih yang tidak hadir, para Dewan itu harus paparkan alasannya.

“Kadang, ada yang datang tapi tidak ikuti rapat,” kata dia.

Terhadap Dewan yang tidak pernah ikuti rapat sampai 3, konsekuensinya yakni tidak akan diusulkan ikut perjalanan dinas. Termasuk hak-hak mereka akan dijadikan pertimbangan karena dianggap telah melanggar kode etik.

Najamuddin juga pertegas mengenai alasan Anggota Dewan tidak ikuti kegiatan rapat. Kalau ada Dewan yang tidak masuk kemudian bersurat, jika sudah genap 5 kali maka akan diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke Partainya masing-masing.

Disinggung nama-nama dewan dan partainya, Najamuddin enggan membeberkan.

Menurutnya, aturan ini ditegakkan karena, ketidak hadiran Dewan itu saat rapat sangat berdampak terhadap keberlangsungan rapat itu. Disamping itu juga, agenda yang sudah ditetapkan bisa terganggu.

“Sejak pelantikan dan terbentuknya BK, yang di absensi adalah rapat paripurna dan rapat komisi, tidak absensi setiap hari masuk,” cetusnya.

Yang jelas lanjutnya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bahwa, ketika para dewan itu mau perbaiki diri, maka berakibat fatal. Terlebih, dalam waktu dekat, kode etik akan ditetapkan dan langsung panggil dewan bersangkutan.

Baca juga:  Rohmi Loncat, Ketua Demokrat NTB Bungkam

“BK DPRD bekerja berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian mengenai ketentuan aturan mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tata Tertib,” pungkasnya. (TN-red).

Tags

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!