Pemerintahan

Kabupaten Lombok Selatan Segera Terbentuk, Nota Kesepahaman Sudah di Tanda Tangani Gubernur NTB

Mataram, Talikanews.com – Setelah melalui proses panjang dan penantian cukup lama. Akhirnya, nota kesepahaman pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten Lombok Selatan telah ditanda tangani Gubernur dan DPRD NTB.

Persetujuan Gubernur NTB tertuang bernomor 120/03/Pem/2019 sedangkan persetujuan DPRD NTB, nomor 124/893.A/DPRD/2019.

“Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan itu juga sudah tertuang dalm nota kesepahaman bersama Bupati Lotim dan DPRD Lotim tahun 2019,” ungkap anggota Komite Pemekaran KLS, H Makmun, Kamis (09/01).

Politisi PKB ini menyampaikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, persyaratan sudah dipenuhi semua oleh tim Komite. Karena, pemekaran itu tidak cukup oleh pemerintah kabupaten setempat melainkan harus ada persetujuan Gubernur dan DPRD NTB dan itu sudah ditanda tangani.

Makmun tidak menampik bahwa pemekaran itu masih moratorium oleh presiden. Akan tetapi, informasi belum ini, moratorium itu akan dicabut. Malah, usulan pemekaran KLS nomor urut 22 di pemerintah pusat.

“Dulu memang alasan teknis, namun sudah di penuhi sehingga tinggal menunggu pencabutan moratorium,”kata dia.

Ketua DPC PKB Lotim itu memaparkan kalau dulu, proses pemekaran harus menunggu persetujuan DPR RI, tapi sekarang tidak seperti itu melainkan diberikan masa persiapan selama 3 tahun untuk meningkatkan status jadi daerah otonomi penuh. Dimana, pejabat yang akan ditunjuk dari provinsi dan berdasarkan keputusan Kemendagri.

Baca juga :  Inspektorat NTB Genjot OPD Kembalikan Temuan LHP BPK

“Ada beberapa poin kesanggupan di nota kesepahaman diantaranya, memberikan dukungan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan jangka waktu 3 tahun berturut-turut setelah ditetapkan sebagai daerah persiapan,” ujarnya.

Semua dokumen persyaratan sudah dikirim tujuannya Presiden RI, tembusan Mendagri, kemudian ada surat ke DPR RI tembusan ketua komisi dan DPD RI. Malah anggota DPD RI sudah turun tinjau lokasi.

“Syarat kelayakan sudah tidak ada masalah alias lengkap dilampirkan kajian akademis serta batas wilayah,” cetusnya.

Bicara KLS lanjutnya, dari hasil kajian akademis, wilayah yang akan dijadikan kabupaten pecahan Lombok Timur itu dijadikan primadona dari sektor pariwisata karena didukung Pantai Ping, yang dikenal dunia, kemudian ada pulau kecil seperti Tanjung Ringgit dan Ekas.

Dari sisi perokonomian, ada sektor pertanian seperti penghasil tembakau Virginia, sumber daya ikan dari kelautan. Bendungan Pandan Duri yang direncanakan masuk wilayah pusat pemerintahan.

“Intinya KLS sudah siap menjalankan roda pemerintahan. Saya tidak ada kepentingan dalam proses pemekaran ini,” tutupnya. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close