Pariwisata

Rekomendasi Pemutusan Kontrak PT GTI akan Dibahas dalam Paripurna DPRD NTB

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menindaklanjuti rekomendasi Komisi III terkait usulan pemutusan kontrak kerjasama PT Gili Trawangan Indah yang mengelola aset di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, usulan rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD NTB dalam waktu.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, membenarkan usulan rekomendasi pemutusan kontrak kerjasama PT GTI akan dinaikkan di rapat paripurna untuk menjadi rekomendasi institusi DPRD NTB ke Pemprov NTB dalam hal ini sebagai pertimbangan Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah.

“Komisi III sudah melakukan rapat bersama BPKAD, Biro Perekonomian dan instansi lainnya dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Kemudian menyimpulkan juga dan hasil akan kita paripurnakan, nanti kita cari waktu yang tepat,” ungkapnya ana ini, Selasa (07/01).

Adanya rekomendasi dari Komisi III itu, belum ada pandangan yang berbeda dari pimpinan DPRD terlebih untuk pemutusan kontrak tersebut.

“Saya lihat secara kasap mata, Semua anggota menginginkan pemutusan kontrak kerjasama PT GTI. Kalaupun demikian, bisa dilihat tanggapan atau masukan saat rapat paripurna nanti,” kata dia.

Untuk diketahui, alasan pembatalan kontrak hasil rapat komisi III tersebut bahwa PT. GTI sampai dengan saat ini belum melakukan aktivitas usaha yaitu membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang lainnya sesuai perjanjian. Kontribusi PT. GTI terhadap PAD sebesar 22,5 juta/tahun tidak sebanding dengan nilai aset yang ditaksir sebesar 2,3 triliun lebih berdasarkan penilaian Dirjend Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara.

Selanjutnya alasannya adalah peluang PT. GTI melakukan usaha relatif sudah tertutup karena lahan HGB nya sudah dikuasai masyarakat akibat penelantaran selama 24 tahun, nilai investasi masyarakat di lahan GTI untuk membangun villa, bungalow, home stay dan lain-lain ditaksir 200 miliar lebih sehingga akan memunculkan konflik dan dampak negatif lainnya apabila PT. GTI tiba-tiba mau melakukan usahanya.

Baca juga:  Dukung Pariwisata Angkasa Pura Resmikan Batik Premium Gate di LIA

Secara hukum, perjanjian kerjasama dengan PT.GTI dengan jangka waktu 70 tahun bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang membatasi masa kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Selanjutnya, peluang peningkatan PAD dari aset di Gili Trawangan akan terus terhambat jika kontrak dengan PT. GTI tidak segera diputus.

Kemudian rekomendasi ketiga yaitu untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi sewa aset, perlu melakukan revisi perda tentang retribusi.

Terhadap BPKAD diharapkan melakukan pengawasan secara intensif terhadap semua aset yang disewakan dan melakukan penertiban terhadap semua aset yang dikerjasamakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kontrak/perjanjian.

Disatu sisi, Plt BPKAD NTB, H Zainul Islam dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Dirinya lebih menyarankan media tidak membesarkan sembari menunggu keputusan tim yang dibentuk Gubernur dalam hal ini ketuanya adalah Sekda.

“Nanti saja kita dengar hasil tim,” tutupnya. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button