Pariwisata

Komisi III DPRD NTB: Tak Ada Aturan Kontrak 70 Tahun, Putuskan Kerjasama PT GTI

Mataram, Talikanews.com – Dorongan pemutusan kontrak kerjasama PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan Kabupatennya Lombok Utara Kembali mencuat.

Komisi III di DPRD NTB memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas polemik GTI.

Rapat yang dipimpin Sambirang Ahmadi selaku Ketua Komisi III tekan kan cara memaksimalkan pengelolaan dan potensi pendapatan daerah dari aset dan yang lainnya. Termasuk soal PT GTI yang kini cukup menjadi perhatian bersama.

Pertemuan itu memutuskan Komisi III merekomendasikan agar dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT GTI oleh Pemprov NTB.

Pasalnya, menurut perhitungan Dirjen Kekayaan Negara kata pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan Fraksi PKS itu, bahwa pendapatan daerah di Gili Terawangan mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Sementara pendapatan masyarakat yang melakukan usaha ditempat itu berpenghasilan tidak kurang Rp 200 miliar. Artinya potensi pendapatan daerah akan cukup besar jika lahan itu dikelola Masyarakat.

“Potensi disana cukup besar, seharusnya memberikan dampak kepada daerah juga, tapi pemasukannya kemana, tidak ke daerah. Bayangkan saja, per tahun kita hanya mendapatkan Rp 22,5 juta dari GTI. Sehingga kami merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar dilakukan pemutusan kontrak PT GTI, itu” ungkap Sambirang, Senin (06/01).

Politisi PKS Dapil V Sumbawa-KSB itu menegaskan, kontrak produksi berawal atas persetujuan DPRD pada tahun 1995 silam.

Sehingga menurut dia, wajar kemudian pihak dewan merekomendasikan pemutusan kontrak. Didalam perjanjian lanjutnya, ada atau tidak adanya kegiatan usaha setiap lima tahun royalty harus dinaikkan.

Namun pada kenyataannya kata pria yang kerap disapa Ustadz Sambirang itu, daerah hanya mendapatkan Rp 22,5 juta pertahun. Padahal perputaran perekonomian disana perharinya bias mencapai Rp 3-5 miliar perharinya.

Baca juga:  Serius Bangun Pariwisata Desa, Ini Yang Dilakukan Kades Lalu Sujarwadi

“GTI itu kan berkomitmen membangun 150 Cotagge dan fasilitas penunjuang lainnya sejak penandatanganan kontrak tahun 1995, paling tidak sejak penandatanganan kontrak harus ada kegiatan atau mulai beroperasi. Itu isi perjanjiannya, tapi tidak dilaksanan sama sekali. Nah bisa dibilang pendapatan kita disitu bocor,” tegasnya.

Malah dewan menduga jangan sampai HGB lahan itu sudah di agunkan ke salah satu perbankan.

“Jadi ini tidak boleh ada kontrak dalam kontrak atau dengan masyarakat setempat. Ini ada pendapatan tapi masuknya kemana-kemana tidak ke daerah,” tegasnya.

Selanjutnya alasan lain yakni peluang PT. GTI melakukan usaha relatif sudah tertutup karena lahan HGB itu sudah dikuasai masyarakat akibat penelantaran selama 24 tahun, nilai investasi masyarakat di lahan GTI untuk membangun villa, bungalow, home stay dan lain-lain ditaksir 200 miliar lebih sehingga akan memunculkan konflik dan dampak negatif lainnya apabila PT. GTI tiba-tiba mau melakukan usahanya.

Secara hukum tambahnya, perjanjian kerjasama PT GTI dalam jangka waktu 70 tahun bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang membatasi masa kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

“Peluang peningkatan PAD dari aset di Gili Trawangan akan terus terhambat jika kontrak dengan PT. GTI tidak segera diputus,” terangnya.

Komisi III juga rekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi sewa aset, perlu melakukan revisi perda tentang retribusi.

“Untuk BPKAD diharapkan melakukan pengawasan secara intensif terhadap semua aset yang disewakan dan melakukan penertiban terhadap semua aset yang dikerjasamakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kontrak/perjanjian,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi NTB, H Zainul Islam belum bisa memberi keputusan karena mengenai PT GTI, ada tim yang dibentuk Gubernur NTB untuk melakukan kajian.

Baca juga:  Pengeboman Surabaya Tak Pengaruhi Hunian Hotel di NTB

“Soal GTI, kami satu pintu dan harus menunggu hasil kajian dari tim,” pungkasnya (TN-red).

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!