Pendidikan

Somasi NTB Sebut Sektor Pendidikan Dijadikan Ladang Pungli dan Korupsi

Mataram, Talikanews.com – Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup rawan tempat terjadinya praktik-praktik korupsi dan pungutan liar.

Baru-baru ini Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat merilis hasil temuannya terkait maraknya praktik pungutan liar yang terjadi di dunia pendidikan dan hampir terjadi di semua daerah di NTB pada tahun 2019. Praktik itu mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan dan Perguruan Tinggi, kondisi ini cukup memperihatinkan.

“Kondisi ini perlun komitmen pengawasan dan pembinaan serius oleh semua pihak terhadap dunia pendidikan,” ungkap Johan Rahmatulloh, yang merupakan Koordinator Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat, Minggu (05/01).

Dia mengatakan, Somasi sendiri melihat korupsi di dunia pendidikan selama Empat tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai tahun 2019 di adili oleh pengadilan Tipikor di Provinsi NTB sebanyak 19 kasus terdiri dari penyalahgunaan Dana BOS, pungutan liar, pemotongan gaji/honor, pemotongan beasiswa, dan proyek-proyek pembangunan gedung-gedung pendidikan.

Kasus tersebut lanjutnya terjadi baik di wilayah sekolah konvensional yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah maupun sekolah islam yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Menurutnya, praktik ini cukup massif sehingga patut menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah khususnya. Praktik-praktik korupsi di sektor pendidikan, jika diklasifikasikan bisa dikatakan tkorupsi level hukuman berat. Sebab, praktik korupsi tersebut sangat bertentangan dengan semangat mewujudkan sumber daya manusia atau generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Johan mencontohkan pada korupsi dana BOS, seharusnya di alokasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Namun terkendala karena uang tersebut digunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Begitu juga mengenai pemotongan gaji/honor para guru, ini jelas akan sangat mengganggu jalannya proses belajar mengajar.

Baca juga:  SMPN 8 Praya Barat Tak Berfungsi

“Kondisi ini sangat menyayangkan dan memprihatinkan. Oleh sebab itu, perlu pengawasan semua pihak. Karena, dunia pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan,” kata dia.

Somasi juga meminta masyarakat untuk terus melakukan pengawasan partisipatif, didalamnya para orang tua didik agar lebih aktif. “Jika hal ini mampu dilakukan maka, akan menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas,” tutupnya (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!