Pemerintahan

Dewan NTB Sebut, Fauzal Asal Bicara Terkait Data Kunjungan Wisatawan 3,7 Juta

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat angkat bicara terkait perselisihan angka kunjungan wisatawan versi Dinas Pariwisata sebanyak 3,7 juta, Badan Pusat Statistik yang menghitung jumlah hunian hotel bintang dan non bintang sebanyak 1,8 juta lebih dan Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, menghitung penumpang internasional sebanyak 215 ribu lebih dan Domestik di tahun 2019.

Adanya perbedaan angka itu membuat Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi menyebut Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL Moh Fauzal, asal bicara.

“Asal bicara Dispar itu. Kalau angkanya benar 3,7 juta jumlah wisatawan yang ke NTB, jelas Senggigi sudah full dinda. Sementara Senggigi baru tahap recovery 6 bulan terakhir ini,” ungkapnya Jumat (04/01).

Politisi Partai Gerindra itu melihat, sangat jauh apa yang disampaikan Dispar di angka 3.7 juta dengan fakta di lapangan. Mestinya, Dispar mengakui kondisi NTB pasca dilanda bencana gempa, sehingga melakukan perbaikan fasilitas pendukung destinasi, bukan mengklaim jumlah kunjungan fantastis.

“Apa salahnya kita akui tidak mampu penuhi target 4 juta wisatawan di tahun 2019 ini. Kenapa harus berdebat yang tidak ada manfaatnya,” kata dia.

Baca juga :  Eksekutif dan Legislatif Sebut Penyusunan RAPBD NTB 2020 Sesuai Aturan

Mori mengakui dan sangat paham bahwa Dispar itu asal bicara. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi.

“Biarkan Komisi terkait lah yang urus nanti dinda. Yang pasti, siapapun tidak boleh memberikan data tidak valid karena akan mengacaukan hitungan PDRB kita,” ujarnya.

Mori menambahkan, mestinya Dispar memaparkan metode pendataan jumlah kunjungan seperti dilakukan BPS dan Angkasa Pura, kalaupun BPS hanya mendata tingkat hunian hotel dan Angkasa Pura mendata jumlah penumpang. Sehingga, kalau mengacu ke data BPS dan Angkasa Pura, tinggal disinkronkan saja.

“BPS itu lembaga resmi negara yang dipercaya untuk melakukan pendataan dan digunakan sebagai acuan data nasional. Nah, jika Dispar NTB punya metode pendataan, mestinya disampaikan supaya tidak debatabel,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD NTB, H Sambirang Ahmadi mengatakan bahwa, tidak perlu memperdebatkan angka karena, kalaua cara mendata berbeda tentu out putnya juga berbeda. Yang pnting implikasi angka itu signifikan tidak secara sosial dan ekonomi.

“Kkan bisa diuji indikatornya. BPS juga sudah menghitung semuanya,” tutup politisi PKS ini. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close