Lalu Gita Salip Iswandi Jadi Sekda NTB, Gubernur: Prerogatif Presiden

Mataram, Talikanews.com – Presiden RI, Ir H Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 171/TPA/Tahun 2019 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keppres tersebut terbit tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya (Sekda) HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan.

Terkait hal itu, HL Gita Ariyadi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya sudah menerima surat undangan pelantikan sebagai Sekda NTB yang akan berlangsung pada Kamis (19/12) pukul 08.00 Wita, di Gedung Sangkareang lingkup kantor Gubernur NTB.

“Tiada malam selamanya gulita, tiada jalan tiada berujung, semua proses padati ada akhirnya, proses panjang yang melelahkan sehingga besok pukul 08.00 wita undangan untuk pengambilan sumpah sebagai Sekda NTB,” ungkapnya, Rabu (18/12).

Gita mengatakan, tidak pada terminologi terbaik, ini merupakan proses dan kebutuhan daerah, sehingga mari tutup buku masa lalu, mari tatap kedepan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020. Karena tahun 2020 merupakan era kebangkitan ekonomi, siapkan diri sukseskan Smelter, MotoGP, agenda zero waste yang butuh kerja keras.

Dia mengaku, dari awal sudah mendapatkan restu dari Wakil Gubernur (Wagub) juga TGB. Malah, sebelum mendaftar sudah minta restu tetua-tetua yang ada di NTB, seperti HL Srinata, kemudian dipanggil khusus oleh Harun Arrasyid dan lain sebagainya.

“Secara mentalitas, saya sudah siap dari awal. Namun perlu minta kepatutan dari tokoh-tokoh yang ada, sehingga saya daftar pada detik-detik terakhir,” ujarnya.

Soal ada yang senang dan tidak? Dipaparkan Gita, saat tes presentasi menyampaikan bahwa ingin jadi Sekda yang SEKDA. Akronim dari SEKDA itu adalah mampu jaga Stabilisator perahu besar birokrasi ini, kemudian Eksekutif yang efisien, efektif dalam pimpin birokrasi dengan keterbatasan viskal yang manfaatkan ruang viskal itu sendiri dengan efisien.

Selanjutnya, Komunikator yang baik, secara vertikal atas bawah, loyal atas (pimpinan) dan bawah mengayomi, masuk juga diagonal dengan pimpinan Ormas lain.

Tidak lupa, Dinamisator dalam percepatan pencapaian target NTB Gemilang dengan cara mengajak masyarakat berinovasi, ekonomi kreatif untuk berbuat.

Terakhir, Akuntabilitas dalam arti, semua yang dikerjakan supaya bisa dipertanggungjawabkan. “Arahan buk Wagub kepada saya, iya jaga stabilitas,” cetusnya.

Terkait hal itu, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa, sebenarnya tidak ada masalah mengenai Sekda dan tidak boleh ada kekosongan.

“Intinya tidak ada kekosongan, segera punya Sekda definitif, yang di urus negara ini bukan NTB saja. Insya Allah segera selesai, kita lihat siapa yang dilantik nanti,” terang dia.

Yang jelas, Gubernur punya kewajiban rekomendasi tiga nama begitu juga hak diskresi untuk bekerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak bekerjasama, menyangkut kesenimbungan pembangunan daerah.

Akan tetapi, yang akan terpilih nantinya merupakan pilihan Jokowi. “Bukan pilihan Gubernur tapi pilihan Jokowi,” kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menceritakan proses dari awal, bahwa jabatan penjabat Sekda NTB dalam hal ini H Iswandi berakhir tanggal 13 Desember. Untuk isi kekosongan, karena belum ada SK perpanjangan dari Kemendagri sehingga dibuat Plh berlaku tanggal 14 Desember sampai ada surat perpanjangan.

Namun, dalam perjalanan, tanggal 16 Desember terbit surat dari Mendagri, tentang persetujuan perpanjangan penjabat. Disatu sisi, muncul Keppres nomor 171/TPA/tahun 2029 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya (Sekda) Dr HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan. Dengan demikian, surat perpanjangan itu gugur tersendirinya.

“Undangan pelantikan sudah ditanda tangani Gubernur. Ini semua by proses, TPA tidak melihat ranking calon, melainkan seluruh aspek,” papar dia

Yang jelas, mengenai Keppres itu sudah disampaikan kepada kedua pimpinan yakni Gubernur dan Wagub, ini merupakan keputusan Presiden yang harus di taati dan di amankan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button