Bupati Lombok Utara Luruskan Tudingan Dugaan Korupsi sewa Rumdis

Mataram, Talikanews.com – Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), H Najmul Akhyar meluruskan tudingan dugaan korupsi yang dilayangkan terhadap dirinya berkaitan dengan sewa Rumah Dinas (Rumdis) yang merupakan miliknya sendiri.

Dia menyampaikan, secara pribadi tidak jadi masalah terhadap tudingan tersebut. Begitu halnya jika misalnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan itu karena, sebagai warga negara yang baik, harus taat hukum.

“Saya tidak persoalkan ada tudingan itu. Termasuk yang menggelar aksi demontrasi depan kantor KPK di Jakarta beberapa waktu lalu,” ungkapnya Kamis (12/12) di Mataram.

Dia menjelaskan, sebelum bicara dugaan, mestinya masyarakat harus mengetahui aturan sewa rumah. Dimana, sewa rumah ada aturan di Bagian Umum Pemkab Lombok Utara yang kemudian dibahas tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tidak hanya itu, ada namanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sehingga, rumah pribadi yang disewakan oleh pemerintah daerah itu bukan atas permintaan pribadi untuk di anggarkan.

Sebagai obyek dalam hal ini Bupati, ada hak Protokoler sebagai kepala daerah, apabila daerah tidak mampu menyediakan rumah dinas yang merupakan aset daerah, maka bisa disediakan dengan cara menyewa, sekalipun itu rumah pribadi. Terlebih, dirinya menyewakan rumah milik pribadi saat itu bukan atas nama Bupati melainkan atas nama pribadi.

“Saya juga heran ketika nominal dugaan cukup fantastis. Padahal tidak seperti tudingan,” kata dia.

Najmul memaparkan, besaran anggaran sewa rumah yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp 6 juta / bulan. Itu pun belum termasuk pajak sehingga, kalau dihitung yang diterima dari sewa tersebut sekitar Rp 5 juta, setelah dipotong pajak dan lainnya.

“Tinggal di hitung dan kalikan saja.
Perlu diketahui, sewa rumah itu kapasitas sebagai Bupati, apa salahnya daerah menanggung biaya rumah untuk kepala daerahnya,” cetus dia.

Yang jelas, sewa rumah pribadi yang dijadikan rumah dinas bukan permintaan sendiri melainkan atas kajian tim pemerintah daerah, termasuk legislatif didalamnya. Kalau bicara fasilitas pemerintah lanjutnya, ketika turun ke lapangan bertemu masyarakat, dirinya selalu menggunakan kendaraan pribadi bukan kendaraan Dinas. Itu dilakukan untuk menjaga dugaan seperti yang sedang dibicarakan khalayak ramai.

“Yang jelas, penyusunan anggaran bukan kemauan pribadi tapi melalui proses, ada dewan dan tim teknis lainnya yang mengkaji aturan sebelum ditetapkan,” tutupnya sembari menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar pada sewa rumah itu, apalagi korupsi yang dituduhkan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button