Masyarakat Lombok Utara Desak Dewan ungkap Kasus Dugaan Persekongkolan Bupati

Lombok Utara, Talikanews.com – Masyarakat Kabupaten Lombok Utara, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bhineka Menggugat (ARBM) Nusa Tenggara Barat datangi kantor DPRD Lombok Utara, desak para anggota Dewan ungkap kasus dugaan perbuatan melawan hukum dan dugaan persekongkolan merampas lahan masyarakat yang dilakukan oleh Bupati.

Masyarakat juga mendesak Dewan bentuk panitia khusus soal aset milik pemerintah daerah.

“Kami menduga Bupati telah melakukan perbuatan hukum persekongkolan jahat dan atau membantu mendiamkan suatu tindak pidana dengan saudari Dende Dewi, sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 56 dan 57 KUHP,” ungkap Koordinator Umum Aksi Andra Ashadi, Kamis (12/12).

Massa juga dorong Dewan supaya menjalankan fungsi kontrol dalam
menyelesaikan persolan-persoalan agraria di KLU, seperti perampasan tanah rakyat di Dusun Barung Birak, Dusun Pegadungan Desa Sambik Elen, kemudian dugaan pencaplokan Tanah Adat Desa Senaru, dan Perampasan Tanah Masyrakat Rempek, tanpa rasa keadilan.

“Ini juga perlu di kontrol oleh Dewan kita. Dimana, kuat dugaan ada dukungan Bupati,” kata dia.

Selain itu juga, masyarakat minta kepada Dewan agar mengusulkan pecat oknum BKSDM KLU dan sanksi pemecatan terhadap Kabag Umum Pemda KLU dalam hal ini Dende Dewi Trisna karena diduga telah melakukan perampasan tanah rakyat.

“Kami juga menduga ada keterlibatan oknum petinggi Polres Lombok Utara dalam sengketa lahan. Ini juga akan desak Polda NTB usut tuntas,” tegasnya.

Sebelumnya, masyarakat Bayan minta lahannya yang dikuasi oknum pejabat Pemda KLU supaya dikembalikan.

Dimana, sengketa lahan antara masyarakat Dusun Pegadungan desa Sambelen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang dikuasai oknum Kabag Umum pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisna sebagai pihak yang mengklaim.

Tanah yang disertifikat pada tahun 1986 atas nama Dende Dewi Trisna tersebut menurut salah satu warga yakni Made Jaya yang merupakan pejuang tanah tersebut adalah milik warga masyarakat Dusun Pegadungan desa Sambelen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang digarap puluhan tahun yang lalu dimulai sekitar tahun 1950.

Semua upaya sudah dilakukan termasuk dilakukannya mediasi antara pemilik tanah dengan warga masyarakat yang mendiami dan menggarap tanah tersebut.

“Sebelumnya warga pernah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak namun mediasi tersebut menemui jalan buntu,” jelas Ketua PHDI Kecamatan Bayan KLU, Made Jaya.

Oleh karena itu, mewakili masyarakat sekitar 20 kepala keluarga tersebut, meminta kepada pihak yang berwenang untuk mencabut sertifikat atas nama Dinde Dewi Trisna tersebut.

“Yang pertama meminta dicabut sertifikat atas nama Denda DewiTrisna tersebut. Selanjutnya kita serahkan ke pihak yang berwajib,” pintanya.

Selain itu dirinya juga meminta kepada Bupati Lombok Utara untuk hadir menyelesaikan permasalahan tersebut karena kehadiran Bupati sangat penting untuk memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat.

“Kita minta juga beliau hadir dalam menengahi permasalahan itu. Kehadiran beliau itu supaya hati masyarakat bisa tenang dan damai sehingga tidak terusik gara-gara tanah itu dan tidak lagi muncul permasalahan-permasalahan baru,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Fajar Marta mengaku akan duduk bersama mencari solusi dalam persoalan ini. Apakah bentuk pansus atau tidak, karena ini merupakan persoalan lama muncul kembali.

“Bayan itu persoalan klasik sehingga perlu duduk bersama dengan Komisi II dan III karena ada kaitan dengan pariwisata dan dana. Kita berusaha lebih cepat, kita lihat bersama isi surat sebelumnya, seperti apa bentuk surat dikeluarkan Pemda saat itu,” tegas dia.

Soal tudingan Bupati dan ketirlibatan APH ikut, pasti akan duduk bersama mencari tahu letak kalimat perampasan karena tidak mungkin Pemda merampas lahan masyarakat yang digunakan untuk ibadah.
“Hasilnya akan diserahkan ke pimpinan Dewan. Begitu juga soal dorongan bentuk pansus, jelas akan duduk bersama,” cetusnya.

Sementara itu, Kapolres KLU, AKBP Herman Suriono dikonfirmasi atas dugaan keterlibatan, membantah tudingan terima jatah dari Dende Dewi Trisna. Dimana, kedatangannya saat itu untuk melihat wilayah yang disengketakan hanya untuk menjaga kondusifitas.

“Itu tudingan tidak benar. Kami selaku aparat keamanan datang kesana saat itu untuk melihat dan menjaga kondusifitas masyarakat,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button