Antara KPK, Pemprov dan PT. GTI, Kapolda NTB: Tugas Hanya Pengamanan

Mataram, Talikanews.com – Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Febridiansyah mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi (Monev) yang dilakukan bersama Asdatun Kejaksaan Tinggi NTB, telah melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak kerjasama antara Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) nomor 1 tahun 1995 dibuat tanggal 12 April.

Dimana jangka waktu kontrak kerjasama tersebut selama 70 tahun kini sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan atau tidak.

“Ini merupakan salah satu fokus tim KPK di NTB,” ungkapnya belum lama ini.

Tim turun lanjutnya, sebab nilai aset yang dikuasi pihak ketiga itu cukup signifikan.

“Dari hasil koordinasi, ini upaya penyelamatan dan pemanfaat aset agar lebih efektif. Selain itu, potensi pendapatan daerah Pemprov yang bisa dioptimalkan. Bahkan bisa mencapai Rp 24 milliar pertahun,” kata dia.

Tentu saja, bagi Kepolisian Daerah
(Polda) NTB mendukung kebijakan
Pemprov atas kajian kontrak dengan pihak ketiga yakni PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas aset seluas 65 hektare.

“Tugas kami hanya pengamanan bidang keamanan saja. Mengenai hasil kajian dan lain sebagainya, merupakan ranah Pemerintah Daerah,” ungkap Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana.

Nana mengaku, belum bisa menyebutkan apakah ada unsur pelanggaran pidana
dalam pen­gelolaan aset Pemprov di Gili Trawan­gan oleh PT GTI itu.

Seperti isi kontrak, kedua belah pihak sepakat bekerjasama selama 70 tahun dengan kontribusi Rp 22,5 juta lebih pertahun.

“Kita dukung, tapi itu ranah pe­merintah. Sampai saat ini masih ranah
Pemda,” kata Nana.

Nana pun ogah berkomentar ter­
kait masukan publik termasuk dari
lembaga legislatif yang menyebutkan
pemutusan kontrak. Sebab fakta di lapangan jelas aset senilai Rp 2,3 triliun itu tidak mampu menyumbang pendapatan lebih bagi daerah.

“Nanti Pemda yang berhak menyampaikan. Putusan itu dari Pemda saya tidak punya hak menyampaikan itu,” papar Jendral bintang dua tersebut.

Pemprov NTB sendiri sesungguhnya
memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan aset Pemprov NTB itu. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi.

“PT GTI ini tidak mampu memenuhi
klausul perikatan yang tertuang dalam kontrak. Ini sudah cukup menjadi alasan bagi Pemprov untuk segera mengambil sikap memutuskan kontrak dengan PT GTI,” tegas politisi Gerindra DPRD NTB itu.

Informasi yang dihimpun, sejak penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dengan PT GTI yakni 24 tahun silam. PT GTI belum melakukan pembangunan sehingga patut diduga masih menelantarkan Aset tersebut .

Hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi NTB. Bahkan mendapat atensi
dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kemudian meminta agar Pemprov
NTB menyelesaikan masalah aset di Gili
Trawangan tersebut. Pemprov akhirnya
meminta kepada Kejaksaan Tinggi NTB
melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara untuk melakukan pen-
dampingan.

Belum adanya aktifitas PT GTI diatas lahan 65 hektare itu dibenarkan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Zainul Islam. Malah, dirinya menyebut bahwa, selama ini PT GTI belum ada aktivitas seperti tertuang dalam kontrak kerjasama untuk bangun cottage dan fasilitas lainnya.

Sehingga bisa dikatakan, KPK memiliki pemikiran yang sama yakni pemutusan kontrak kerjasama tersebut. Adapun dasar hukumnya yakni, PT GTI tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian.

“Secara umum seperti itu hasil rekomendasi yang diberikan KPK. Namun, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena sudah ada tim penyelesaian GTI yang dibentuk oleh Gubernur diketuai penjabat Sekda dalam hal ini, H Iswandi,” kata dia.

Anehnya, Zainul Islam meminta supaya jangan angkat pemberitaan menyangkut PT GTI karena, kebijakan ada di tangan Gubernur Dr Zulkieflimansyah yang sudah bentuk tim penyelesaian GTI.

“Kita masih bicarakan, sudah ada komunikasi satu pintu melalui ketua tim dalam hal ini penjabat Sekda NTB, H Iswandi yang akan menjawab soal Gili Trawangan,” cetusnya.

Apa sikap Pemprov NTB atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memutuskan kontrak PT GTI? Zainul Islam masih menunggu hasil tim karena dalam memutuskan kontrak kerjasama harus menggunakan dasar dan pasti diputuskan namun tunggu hasil tim masih melangkah.

“Ada kebijakan mereka, apa hasil tim masih dipercaya ke pak Sekda,” kata dia.

Adakah aturan yang membolehkan kerjasama aset daerah hingga 70 tahun? Dirinya belum bisa lebih jauh memaparkan karena perjanjian PT GTI dengan Pemprov dibuat tahun 1995.

Kalau secara aturan, seharusnya maksimal 30 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), nantinya kembali diperpanjang lagi selama 30 tahun setelah masa kontrak pertama selesai.

“Perpanjangan itu masih gunakan aturan lama,” cetusnya.

Disatu sisi, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah dikonfirmasi soal aset yang dikelola PT GTI juga rekomendasi KPK tersebut mengatakan, sedang dikaji dan dipelajari semuanya.

“Sedang di kaji dan di pelajari semuanya,” tutup Dr Zul.(TN-red)

Related Articles

Back to top button