Di PHP, Komunitas Sampah Mengadu ke DPRD NTB

Mataram, Talikanews.com – Para Komunitas sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah berdiri sejak tahun 2015 lalu, mengadu ke DPRD NTB lantaran diberi harapan palsu (PHP) oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi (DLHKP).

Dihadapan Komisi II DPRD NTB, Direktur Bank Sampah Karomah, Siti Musta’innah menyampaikan, hearing yang dilakukan menyangkut Program NTB Zero Waste yang terkesan tidak menyentuh seluruh pelaku pegiat lingkungan yang ada di NTB.

“Banyak komunitas peduli lingkungan selain Bank Sampah bentukan dan binaan Bank sampah Regional, karena diluar itu, banyak bank sampah dan komunitas yang sudah lebih dulu exis sebelum ada program NTB ZeroWaste, dan betul-betul berkontribusi nyata terhadap pengelolaan sampah, tetapi tiba-tiba tidak terdata di DLHK Provinsi sejak tahun 2018. Padahal tahun sebelumnya komunitas itu sering di undang oleh DLHKP melalui DLH Kabupaten/Kota dalam penanganan sampah,” keluhnya, Senin (2/12).

Dia memaparkan, program NTB Zero Waste tersebut terkesan lebih suka membentuk komunitas/Bank Sampah baru dan diberi bantuan besar. Sementara komunitas peduli sampah yang sudah lama berkiprah malah di tinggalkan dan dibiarkan terlantar.

“Lebih dari 50 kelompok yang bergabung dalam IBSL (Ikatan Bank Sampah Lombok) ditambah lagi yang belum terdata di Pulau Sumbawa. Namun, komunitas ini malah di abaikan lebih memilih Bank Sampah yang dibentuk kemarin,” kata dia.

Selain BS Karomah yang beralamat di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi, Lobar. Ada juga BS Kekait Berseri, BS NTBM, BS Pedas Lombok, KSM Berkarya, BS Pamansam, BS Siung Gemilang dan lainnya.

“Sejauh ini kami berkomunikasi dengan DLH Kabulaten Lobar, data kami sudah ada di LH Lobar, bahkan masuk di DLHKP pada tahun 2017, tetapi ditahun 2018 dan 2019, kami tidak ada di daftar Bank Sampah di DLHKP. Ini kan sangat aneh,” tuturnya.

Menurutnya, Program Zero Waste tidak hanya untuk Bank Sampah yang di akui oleh DLHKP saja, tetapi harus menyentuh juga ke Bank Sampah/Komunitas yang ada di NTB apalagi kalau komunutas itu sudah lama berkiprah. Oleh sebab itu, para komunitas sampah ini minta di fasilitasi sarana dan prasarana, juga modal untuk pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang selama ini belum terkelola. Tidak hanya itu, para komunitas menginginkan transparansi anggara Zero Waste yang ada di Pemerintah, kemana saja pengalokasian dan untuk siapa?.”Kami menuntut persamaan hak sebagai warga NTB,” tegasnya.

Mutma’innah juga memaparkan bahwa, para komunitas sampah terutama BS Karomah banyak mengedukasi masyarakat untuk melalukan pemilahan sampah dari sumbernya (Rumah Tangga). Komunitas sampah juga tidak fokus pada jual beli sampah plastik yang bernilai ekonomi, karena bukan pemulung/pengepul, tetapi lebih fokus menangani sampah plastik yang tidak ada nilai ekonomi, karena sampah itu yang tidak terkelola.

“Kami juga fokus mengelila Sampah organik yang prduksinya jauh lebih besar 65-70 persen dibanding sampah anorganik. Kami melakukan giat gotong royong bersih lingkungan, bersih pantai bahkan bersih sungai, selain itu Kami membeli sampah yang tidak bernilai ekonomi dari masyarakat sebagai apresiasi kemauan mereka untuk memilah sampah mulai dari rumah tangganya,” ujar dia

Dimana, para komunitas juga menerapkan metode kompos takakura, setiap 200 kg kompos, ada 1 ton sampah organik yang terkelola dan sangat efektif mengurangi timbunan sampah organik.

“Kalaupun kami sudah lama peduli sampah. Tidak pernah terima suntikan dana dari pemerintah. Kalaupun pernah di janjikan lewat hibah sebesar Rp 1,5 M di tahun 2018, tetapi saya hanya di PHP,” bebernya sembari menegaskan,
DLHKP melalui BS. Bintang Sejahtera NTB hanya melibatkan dalam rapat program hibah itu atas undangan BS. Bintang Sejahtera NTB bertempat di TPA kebon Kongok pada juli 2018. Malah saat itu diminta meyerahkan semua data Bank Sampah lengkap nama nasabah, tetapi setelah realisasi di telantarkan.

DPRD NTB minta Pemerintah Libatkan Pelaku Bank Sampah pada Program Zero Waste

Terkait keluhan itu, Anggota Komisi II DPRD NTB Fraksi PPP yang menerima Komunitas tersebut, Moh Akri sayangkan sikap pemerintah. Sehingga dirinya meminta kepada Pemprov NTB untuk serius memperhatikan para pelaku bank sampah atau para penggerak sampah untuk diperhatikan melalui program Zero Waste.

“Akhir-akhir ini banyak pelaku dan pemerhati sampah dadakan yang menjadi penggerak dari program Zero Waste tersebut. Sementara pemerintah melupakan pelaku asli yang memang sudah bergelut dibidang persampahan sejak lama,” cetusnya.

Bagi Akri, pemerintah daerah harus lebih selektif dan memperhatikan aspek-aspek dalam memberikan dukungan dana kepada para pelaku sampah di NTB, karena program Zero Waste kali ini memiliki anggara yang cukup besar. Sehingga semua pihak harus terlibat dalam mensukseskan program pemerintah bebas sampah dan asri serta lestari tersebut.

“Harus betul-betul diawasi oleh semua pihak, karena jangan karena melihat anggara Zero Waste ini besar, kemudian ujug-ujug pelaku sampah ini bertebaran dan melupakan pelaku sampah yang betul-betul bergerak lebih awal,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh sembarangan memberikan anggaran kepada para pelaku persampahan yang belum tentu bergerak serius pada bidang tersebut.

“Saya berharap semua kita, staekholder sama-sama mengawasi dan memberikan ide-ide cemerlang serta gerakan yang nyata dalam rangka mensukseskan program NTB asri dan lestari tersebut,” pungkasnya sembari menegaskan akan panggil DLHKP untuk mencari kebenaran terkait keluhan tersebut. (TN-red)