Pariwisata

Pejabat Pemprov NTB Mulai Saling Lempar Terkait Aset Negara yang Dikuasai PT GTI

Mataram, Talikanews.com – Pejabat di Pemerintah Provinsi NTB, mulai saling lempar terkait aset negara yang ada di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara yang dikuasi pihak ketiga yakni PT Gili Trawangan Indah (GTI), yang hanya membayar kontribusi sebesar Rp 22,5 juta setiap tahun hanya ada peningkatan sedikit menjadi Rp 27 juta per tahun.

Bahkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Zainul Islam meminta supaya jangan angkat pemberitaan menyangkut PT GTI karena, kebijakan ada di tangan Gubernur Dr Zulkieflimansyah yang sudah bentuk tim penyelesaian GTI.

Saat disinggung mengenai rencana untuk memanggil masyarakat yang menguasai 10 hektare lahan PT GTI itu sejak beberapa pekan lalu? Zainul Islam justru dengan santai menjawab, malah sekarang tim mau turun ke Gili Trawangan, tidak jadi memanggil Masyarakat.

“Kita masih bicarakan, sudah ada komunikasi satu pintu melalui ketua tim dalam hal ini penjabat Sekda NTB, H Iswandi yang akan menjawab soal Gili Trawangan,” ungkapnya seusai acara penganugerahan Ambassadors Challenge di Mataram Sabtu (30/11).

Apa sikap Pemprov NTB atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memutuskan kontrak PT GTI? Zainul Islam masih menunggu hasil tim karena dalam memutuskan kontrak kerjasama harus menggunakan dasar dan pasti diputuskan namun tunggu hasil tim masih melangkah.

“Ada kebijakan mereka, apa hasil tim masih dipercaya ke pak Sekda,” kata dia.

Adakah aturan yang membolehkan kerjasama aset daerah hingga 70 tahun? Dirinya belum bisa lebih jauh memaparkan karena perjanjian PT GTI dengan Pemprov dibuat tahun 1995.

Kalau secara aturan, seharusnya maksimal 30 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), nantinya kembali diperpanjang 30 tahun setelah masa kontrak pertama selesai.

“Perpanjangan itu masih gunakan aturan lama,” cetusnya.

Sebelumnya wakil ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi meminta Pemprov NTB putuskan kontrak kerjasama PT GTI sesuai arahan KPK. Karena, sesungguhnya aset tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset di Gili Trawangan.

Pemda Provinsi NTB memiliki asset tanah seluas 75 hektare di Gili Trawangan, seluas 65 hektare dikuasai PT GTI sejak tahun 1995, sisanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Disatu sisi, Pemda mengikat konsesi dengan pihak swasta yakni PT GTI dengan pelaksanaan HGU yang sudah berjalan selama 24 tahun.

“Kontrak kerjasamanya sendiri akan berlangsung selama 70 tahun dengan kontrak HGU nya selama 30 tahun. Dan ini sudah berjalan selama 24 tahun,” cetus Mori.

Hanya saja konsesi atau ikatan kontrak dengan PT GTI ini hanya menghasilkan kontribusi sebesar Rp 27 juta per tahunnya dengan kewajiban bagi PT GTI untuk membangun sekitar 150 cottage atau tempat penginapan serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya.

Akan tetapi, sekitar 24 tahun sejak perjanjian kerjasama ditandatangani, PT GTI diduga masih menelantarkan aset senilai Rp 2,3 triliun tersebut. Hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB. Bahkan mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK kemudian meminta agar Pemprov NTB menyelesaikan masalah aset di Trawangan tersebut. Pemprov akhirnya meminta kepada Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk melakukan pendampingan.

Diduga  kesalahan PT GTI bukan tidak memberikan uang kontribusi saja. Masalah fatal yang jauh lebih besar, investor tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak.

Beberapa perjanjian yang tidak direalisasikan diantaranya pembangunan 150 Cottage (tempat penginapan) dan fasilitas penunjang lainnya untuk pengembangan kepariwisataan.

Hal inilah yang kemudian memicu reaksi dari Wakil Ketua DPRD NTB agar Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil sikap untuk segera memutus kontrak dengan PT GTI ini.

“Terbukti PT GTI ini tidak mampu memenuhi klausul perikatan yang ada didalam kontrak. Sehingga hal ini sudah cukup menjadi alasan bagi Pemprov untuk memutuskan kontrak dengan PT GTI,” tegas politisi senior Partai Gerindra ini.

Menariknya lagi aset Pemda Provinsi NTB seluas 65 hektar yang menjadi konsesi PT GTI itu secara keseluruhannya sudah dikuasai oleh masyarakat setempat dengan jumlah bangunan tempat usaha yang mencapai hampir 400 bangunan tempat usaha yang jenisnya beragam mulai dari hotel, bar dan restoran. Dan sisanya lagi menurut Mori Hanafi dalam bentuk rumah warga. Sehingga Menurutnya jika ditaksir secara keseluruhan nilai bangunan itu bisa mencapai angka sekitar Rp 200 Miliar.

Cukup miris memang ketika melihat disatu sisi Pemprov NTB tidak bisa menarik keuntungan yang besar dari aset yang dimilikinya yang terlanjur dikonsesikan dengan PT GTI, namun disisi lain masyarakat yang menguasai areal itu mampu mendapatkan keuntungan yang besar dari sejumlah usaha yang dilakukan tanpa membayar sepeser pun ke PT GTI namun ada kontribusi ke pemerintah daerah.

“Dan menariknya masyarakat di areal itu bersedia membayar kontribusi sebesar Rp 4 Miliar per tahun kepada Pemda Provinsi.

Namun akan salah misalnya kalau Pemda Provinsi menerima kontribusi dari masyarakat sebelum melakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI dan membuat alas hukum yang baru dengan pihak masyarakat ini,” cetusnya.

Akan sangat tidak wajar bagi Pemda Provinsi NTB jika terus mempertahankan konsesi dengan PT GTI ditengah kenyataan PT GTI ini yang ditengarai tidak memenuhi satu pun klausul yang ada didalam kontraknya.

“Setelah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Pemerintah dan tidak ada satu pun yang dipenuhi oleh PT GTI ini bahkan peringatan juga telah beberapa kali diberikan, lantas pertanyaan saya apa iya ketika GTI ini diberikan kesempatan lagi, ia akan mampu memberikan kompensasi sebesar Rp 200 Miliar kepada masyarakat yang ada disana? Dan apa iya orang yang sudah punya omset sehari sekitar Rp 40 juta mau bangunannya dirubuhkan?,” ujarnya kritis.

Pihaknya secara tegas meminta Gubernur NTB untuk berani mengambil sikap menghentikan kontrak dengan PT GTI termasuk menghentikan tim yang dibentuk Gubernur untuk mengkaji keberadaan PT GTI ini.

“Hentikan sudah semua itu. Dan kalau pun ada gugatan dari PT GTI, kita jelas punya banyak sekali bahan untuk melakukan perlawanan karena dari sekian banyak klausul perjanjian, banyak sekali yang tidak dilaksanakan oleh PT GTI,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD NTB dari Fraksi Golkar, H Misbach Mulyadi, mengaku lebih senang ketika jalan yang diambil adalah jalan win win solution atau dengan cara semua pihak harus bertemu dalam satu forum pertemuan untuk membahas jalan yang terbaik.

“Sebaiknya kita cari tahu dulu alasan kenapa PT GTI ini tidak melaksanakan klausul yang ada didalam kontrak. Dan kita juga semua sudah tahu kalau asset konsesi ini sudah dikuasai oleh pihak lain dalam hal ini masyarakat,” tegasnya sembari mengatakan masyarakat yang menguasai areal ini juga tidak boleh di kesampingkan keberadaannya. Oleh karenanya harus ada duduk bareng antar semua pihak ini. Pemerintah Provinsi bisa menginisiasi untuk melakukan hal itu. (TN-red)

Related Articles

Back to top button