Pemkab Loteng Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

Lombok Tengah, Talikanews.com -Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), berhasil menyabet penghargaan kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia. Loteng menempatkan urutan ke 7 se-Indonesia dengan skor nilai 96,52. Kalau di NTB, urutan ke 2 setelah Kabupaten Lombok Barat urutan pertama skor nilai 98,30.

Penganugerahan kepatuhan tinggi dari Ombudsman tersebut, diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng HM. Nursiah, di hotel JS Luwansa Jakarta Selatan pada Rabu (27/11) kemarin.

Kabag humas dan Protokol Pemda Loteng, HL.Herdan menjelaskan survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun ini dilaksanakan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten.

Sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.

Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Kemudian, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 6 (enam) Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa sebanyak 2 (dua) Pemerintah Provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi yakni Pemprov Jambi dan Pemprov Sulawesi Tenggara.

Sedangkan sebanyak 3 (tiga) Pemerintah Provinsi masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi masuk dalam Zona Merah atau memiliki predikat kepatuhan rendah.

Sementara di tingkat pemerintah kota, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44 persen atau 7 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 47,22 persen atau 17 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan.

Sedangkan 33,33 persen atau 12 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sementara itu, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215.

Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 26,51 persen atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 40,47 persen atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02 persen atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakkan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Sementara itu Prof. Adrianus Meliala anggota ombudsman RI mengatakan, sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

“Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40 persen belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22 persen masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimal,” jelasnya.

Selain itu, Adrianus juga menyebutkan penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam program Online Single Submission (OSS).

“Diharapkan melalui program ini mampu mempercepat dan efektifitas seperti produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi,” tutup Prof. Adrianus (TN-03*)

Related Articles

Back to top button