Pemerintahan

Gubernur NTB Ingatkan, Tugas Inspektorat Bukan Mencari Kesalahan

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menegaskan bahwa tugas inspektorat itu bukan untuk mencari-cari kesalahan. Akan tetapi lebih kepada pembinaan dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan. Bertujuan agar cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.

Hal itu ditegaskan Dr Zul saat bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, pada rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Mataram, Selasa (26/11).

Di hadapan inspektur kabupaten/kota se-NTB dan Forkompinda Provinsi NTB mengingatkan sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Oleh karena itu dalam hal upaya pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.

Untuk itu, sapaan Dr Zul ini meminta, pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.

Menyinggung soal pengawasan, Gubernur sangat berterimakasih, karena hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia.

“Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya invstasi, sangat simpel formula ekonominya,” ungkapnya.

Khusus di daerah, dirinya meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission.

“Investasi itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini,” kata dia

Sementara itu, Irjen Kemedagri Tumpak Haposan Simanjuntak menyebut bahwa Gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah. Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, dirinya mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan dan kebijakan pemerintah, dalam merefungsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, dirinya meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembinaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.

“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.

Ia sangat mengapresiasi Kehadiran Gubernur NTB dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya kehadiran gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB. (TN-04)

Related Articles

Back to top button