Pariwisata

Pemprov NTB: Dewan Tidak Perlu Bentuk Pansus Aset Gili Trawangan

Mataram, Talikanews.com – Adanya wacana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap aset milik pemerintah provinsi di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara yang dikelola PT GTI mendapat penolakan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

“Itu juga bagian dari tugas legislatif (DPRD) untuk memberi masukan pada eksekutif. Namun sesuai arahan presiden menurut hemat saya, tidak perlu Pansus karena masih terikat perjanjian,” ungkap Kepala BPKAD Setda NTB, H Zainul Islam, Jumat (22/11).

Dia menyampaikan, perlu tidak perlunya Pansus itu tergantung DPRD. Namun, dirinya mengutip arahan Presiden saat di Sentul Jawa Barat, jika dibentuk Pansus maka prosesnya terlalu panjang. Sementara untuk penyelesaian khususnya dari PT GTI tinggal dua kali pertemuan saja apalagi pendampingan terkait kontrak kerjasama Pemprov dengan PT GTI dilakukan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai rencana Pemprov akan panggil PT GTI termasuk masyarakat yang menempati sebagian aset tersebut tetap akan ditindak lanjuti tim. Hanya saja, masih menunggu arahan Sekda.

Zainul Islam memaparkan, Pemerintah Provinsi NTB telah bekerjasama dengan PT GTI dalam pengelolaan aset di Gili Trawangan seluas 75 hektare, namun yang dikelola PT GTI seluas 65 hektare berdasarkan kontrak perjanjian nomor 1 tahun 1995, tertanggal 12 April.

Dalam perjanjian kontrak kerjasama, ada beberapa item tidak dijalankan oleh PT GTI sesuai isi kontrak yakni, tidak melakukan pembangunan 150 kotage dan beberapa sarana penunjang lainnya.
“Ya. Karena yang tau apa-apa yang dikerjakan adalah PT GTI. Makanya kami akan undang PT GTI namun masih menunggu arahan Sekda,” cetusnya.

Disatu sisi, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H Muhammad Rum mengatakan, saat pertemuan dengan PT GTI menyatakan sanggup mengelola aset teraneh asalkan statusnya clear.

“Wacana bertemu masyarakat masih belum ada sempat ketemu. Kalau mengenai kelanjutan rencana pertemuan baiknya tanya BPKAD,” paparnya.

Disinggung pendapat soal rencana Dewan bentuk Pansus? Mantan Kalak BPBD itu menegaskan adalah hak dewan karena, masing-masing punya cara untuk menyelesaikan persoalan.

Bagaimana dengan janji PT GTI yang akan membangun sejak kontrak ditandatangani? Rum membenarkan namun, tim belum mengamini apakah diteruskan dengan janji mereka atau tidak.

” Iya belum ada keputusan apakah dilanjutkan atau tidak, karena PT GTI janji
akan mulai pembangunan sesuai kontrak pada awal tahun 2020. Termasuk pemutusan kontrak belum dibahas karena belum ada rekomendasi tim,” tutupnya (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button