Politik

DPRD Loteng Kebut Bahas APBD 2020, Ini Ancamannya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Batas waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 bagi semua daerah tinggal menghitung hari. Hal itulah yang membuat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terus kebut pembahasan APBD tahun anggaran 2020 untuk diselesaikan hingga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

“Saat ini sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2020 yang mana Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020 memasuki batas akhir yakni tanggal 30 November 2019,” ungkap ketua DPRD Loteng, M Tauhid, Kamis (21/11)

Politisi Gerindra itu mengaku sedang kebut bahas RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD bersama kepala dinas terkait. “Memang dari kemarin kami bersama seluruh anggota DPRD juga SKPD di Loteng sedang membahas penyelesaian R-APBD tahun anggaran 2020,” kata dia.

Menurut Tauhid, ketika pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2020 ini molor atau tidak selesai tepat waktu sesuai aturan yang ada, maka selama 6 bulan berturur-turut gaji Bupati dan Seluruh anggota DPRD tidak bisa di bayarkan.

“Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, Artinya akan ada sanksinya. Kalau kesalahan di eksekutif, maka Bupati dan Wakil Bupati tidak gajian selama 6 bulan namun ketika kesalahan di legislatif, seluruh anggota DPRD juga tidak menerima gaji selama 6 bulan,” ujarnya.

Namun dirinya bersama anggota DRPD yang lain optimis penyelesaian pembahasan APBD tahun anggaran 2020 dapat terselesaikan tepat waktu.

“Mudahan tidak ada kendala, kami juga optimis pembahasan APBD ini selesai tepat waktu,” tutupnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button