Wabup Loteng Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Tentang APBD 2020 dan Perda Pembentukan 15 Desa

Lombok Tengah, Talikanews.com -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban PemdaLombok Tengah atas pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan 15  desa. Kamis (14/11).

Rapat Paripurna di gelar di Gedung DPRD Loteng Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid serta didampingi para Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah dan dihadiri langsung Wabub Loteng, H.L Pathul Bahri, S.IP para Anggota DPRD Lombok Tengah serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Loteng.

Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri S.IP terebih dahulu menjawab tanggapan Fraksi Partai Gerindra, terkait dengan harapan fraksi Gerindra agar 5 prioritas pembangunan  yang merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahun 2020 yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih baik lagi. Termasuk juga memprioritaskan pembangunan daerah yang telah tersusun untuk di jadikan acuan dan pedoman bagi seluruh OPD  Lingkup Pemkab Loteng dalam menjabarkan program dan kegiatan TA 2020 dengan dukungan ketersediaan anggaran berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada rancangan APBD 2020.

“Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi Partai Golkar dan fraksi PKB, serta fraksi PPP,” jawab Pathul

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD  dan KUA – PPAS  tahun anggaran 2020,  kata H. Lalu Pathul, dapat disampaikan bahwa target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkisar 6,53 – 6,56 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 13,60 13,41 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,85 2,84 persen.

Menurut, H.L. Pathul terkait permasalahan yang dihadapi petani tembakau saat ini bukanlah terletak pada kegagalan tanaman akan tetapi lebih pada anjloknya harga jual tembakau karna adanya over produksi. Namun pemkab Lombok Tengah terus melakukan upaya dengan Dinas Pertanian seperti telah difasilitasinya petani, kelompok tani, asosiasi, pabrik rokok, maupun mitra lokal/pedagang pengumpul tembakau rakyat dalam pertemuan guna mendorong pihak pembeli tembakau memperbesar rencana pembelian, namun kemampuan yang terbatas dari beberapa pedagang besar menyebabkan tidak semua produksi tembakau dapat terserap.

“Semua kemingkinan kondisi ini harus dipertimbangkan oleh para petani dalam mengembangkan tanaman tembakau di waktu yang akan datang. Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi Partai Demokrat,” Terang Pathul

Terkait dengan Guru Honorer, H. Lalu Pathul menyampaikan, Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru honorer tersebut, dengan menyediakan anggaran yang diarahkan untuk pemberian insentif bagi guru honorer. namun, secara besaran masih didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
“Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi PKS,” terang Hul

Sedangkan upaya Pemkab Loteng dalam mengatasi kekeringan yang terjadi hampir setiap musim kemarau di Lombok Tengah, dengan mengupayakan pemberian bantuan air bersih pada daerah rawan kekeringan di wilayah Lombok Tengah, juga melakukan pengadaan depo air bersih sebanyak 3 unit, yang terdiri dari 1 unit di Kecamatan Pujut dan 2 unit di kecamatan Praya Barat Daya.

Dalam rangka menghadapi datangnya musim penghujan tahun ini, dilakukan pemantauan di daerah-daerah rawan bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor, melaksanakan normalisasi di tempat-tempat yang rawan seperti saluran, sungai dan lain-lain serta melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati, serta kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim terutama di musim penghujan.

”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar, fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, rekomendasi fraksi PBB, saran dari fraksi PAN dan Berkarya, masukan dari Partai Demokrat dan pertanyaan dari fraksi PBB,” imbuhnya

Politisi Gerindra itu juga memaparkan, penyediaan anggaran pemeliharaan rutin dan dana operasional mobil dinas pada beberapa OPD, didasarkan atas standarisasi yang telah ditetapkan melalui satuan standar harga dan pedoman penyusunan RKA serta dianggarkan sejumlah kebutuhan. Adapun jumlah kendaraan dinas pada Pemkab Lomok Tengah sebanyak 2.309 unit, dengan rincian kendaraan roda 2 sejumlah 1.874 unit, kendaraan roda 4 dan lainnya sejumlah 435 unit.

Berkaitan dengan penurunan anggaran belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2020, merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD  tahun anggaran 2020, yang menyatakan bahwa penganggaran DAK fisik bidang perumahan dan permukiman untuk kegiatan peningkatan pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran pengalokasian dak fisik bidang perumahan dan permukiman dari semula (tahun anggaran 2019) dianggarkan dalam bentuk belanja bantuan sosial pada belanja tidak langsung, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan dalam bentuk program kegiatan pada OPD berkenaan melalui belanja langsung.

Alokasi belanja langsung pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan beberapa program, meliputi: program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan non formal, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. terhadap alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung sekolah, dianggarkan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan gedung sekolah yang bersumber dari dapodik.

”Intinya peningkatan mutu pendidikan, Jawaban ini sekaligus menanggapi saran dari fraksi PKS,” ujar Pathul.

Terkait pemikihan tempat berobat H. Lalu Pathul menyampaikan, pilihan layanan kesehatan ke luar daerah dilakukan oleh pasien non kepesertaan BPJS Kesehatan atau pasien umum.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Tengah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar layanan kesehatan di Lombok Tengah mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Menyikapi persoalan persampahan pemkab Loteng dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya seperti Program pengelolaan sampah seperti penyediaan sarana dan prasana, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

Pada bidang pariwisata, Pemkab Lombok Tengah terus berupaya menggali potensi budaya yang ada di Loteng yang terdiri dari 96 adat istiadat budaya yang terbagi dalam 12 klasifikasi. terhadap upaya mendukung pemasaran pariwisata Lombok Tengah antara lain melalui pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, penyelenggaraan event budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah, serta pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.

Sedangkan pembentukan desa baru melalui pemekaran sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan secara khusus diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, dari 15 desa persiapan telah memenuhi persyaratan.

Menanggapi tanggapan dari Fraksi PKB, H. Lalu Pathul Bahri mengatakan, Proyeksi peningkatan PAD sebesar 8,6 persen pada tahun anggaran 2020, telah didasarkan pada perhitungan potensi pendapatan, capaian realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pula adanya peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pariwisata melalui penerapan Smart Tax bekerjasama dengan PT. Bank NTB syariah dari sektor pajak hotel dan restoran.

”Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi PPP dan saran dari fraksi PBB,” Jawab Pathul

Terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia, pemerintah kabupaten Loteng melalui dinas tenaga kerja melakukan upaya-upaya seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja serta penyiapan tenaga kerja siap pakai. Berkaitan pendanaan penggajian dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan jumlah usulan pemekaran desa yang belum diusulkan menjadi desa persiapan selain 15 desa yang sudah menjadi desa persiapan dan akan dibuatkan peraturan daerah menjadi desa definitif, dapat kami sampaikan bahwa terdapat 38 desa yang sedang dalam proses penyusunan peraturan bupati tentang desa persiapan, yang akan diusulkan kepada Gubernur NTB untuk mendapatkan kode register.

”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi PPP,”ungkap H. Lalu Pathul Bahri

Terkait dengan kajian mendalam dan terfokus pada RPJMD Lombok Tengah  terhadap isu-isu strategis sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan dan pelayanan sosial dasar, kata H. Lalu Pathul

Pemkab Lombok Tengah telah melakukan perubahan (revisi) terhadap RPJMD Lombok Tengah, di mana salah satu pertimbangannya adalah penyesuaian terhadap perkembangan dinamika isu pembangunan baik di tingkat regional daerah maupun nasional. adapun isu-isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan air bersih, pariwisata, ketenagakerjaan, kemajuan desa serta pengembanan usaha mikro telah tercantum dalam indikator yang terdapat pada perubahan (revisi) RPJMD.
Perhatian terhadap program non fisik terutama menyangkut SDM dan upaya meningkatkan mutu serta kesejahteraannya dalam mendukung tema rkpd tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yang di antaranya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan, dan percepatan peningkatan ipm yang fokus dari prioritas ini menyangkut peningkatan kualitas SDM dan mutu serta kesejahteraannya. adapun besaran anggaran untuk mendukung prioritas ini sudah cukup besar.

Salah satu bentuk dukungan Pemkab Lombok Tengah terhadap persiapan pelaksanaan motoGP adalah dengan dibentuknya Satgas Pendukung percepatan pengembangan dan pembangunan KEK Mandalika. Satgas saat ini sedang membantu pihak PT. ITDC dalam penyelesaian lahan yang terkena pembangunan lintasan sirkuit dan sarana pendukung motoGP. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung tersebut, seperti jalan Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) – KEK Mandalika, Infrastruktur ekonomi, penginapan/homestay, dan infrastruktur lainnya.

“Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Nasdem – PDIP,” ucap H. Lalu Pathul

Dalam kesempatan tersebut, H. Lalu Pathul juga menyampaikan, Perda – Perda yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2014 2019.
Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019, Perda yang sudah dihasilkan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Lombok Tengah sejumlah 43 Perda. Namun, di antara 43 buah Perda tersebut, terdapat beberapa Perda yang belum dapat dilaksanakan secara utuh, meliputi, Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan parkir, hal ini disebabkan karena masih dalam proses persiapan dan penyelarasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang perlindungan mata air.

“Tanggapan ini sekaligus menjawab tanggapan Fraksi PKS,” ujar Pathul.

Berkaitan dengan perijinan ritel modern, H. Lalu Pathul menyampaikan sampaikan bahwa DPMPTSP Lombok Tengah melaksanakan fungsi administratif, sedangkan untuk pengawasan pembinaan dan pengendalian menjadi tanggungjawab dinas teknis bahwa dalam pemberian izin terhadap retail modern seperti Indomart dan Alfamart, dengan persyaratan administratif berupa rekomendasi unsur terkait, dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek.

Berkaitan Ranperda Desa Lelong yang termasuk dalam bagian wilayah rencana pembangunan DAM Mujur, H. Lalu Pathul mengatakan, syarat pembentukan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah memiliki jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK). Terhadap rencana pembangunan DAM Mujur yang akan mengakibatkan sebagian dari wilayah Desa Lelong akan menjadi wilayah DAM tersebut, tidak kemudian akan menggugurkan syarat pembentukan Desa Lelong, mengingat syarat pembentukannya adalah jumlah penduduk, bukan luas wilayah.

Data yang Dihimpum Pemkab Lombok Tengah bahwa dari 8 dusun di Desa Lelong, yang akan terkena dampak pembangunan DAM Mujur adalah 3 dusun yang habis dan 2 dusun tersisa kurang lebih 50 persen. Luas wilayah keseluruhan Desa Lelong kurang lebih 444,36 hektar dan yang terkena dampak pembangunan DAM Mujur seluas kurang lebih 230,70 hektar.
Terhadap pembangunan DAM Mujur, masyarakat bersama pemerintah desa berkomitmen akan turut mendukung.

”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi PBB,” tegasnya.

H. Lalu Pathu Bahri Menjawab Fraksi Partai Demokrat angka kemiskinan di Lombok Tengah sebesar 13,87 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi NTB sebesar 14,56 persen.

Berkaitan dengan sistem zonasi pendidikan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, bertujuan untuk pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat sampai pada daerah terpencil. selain itu sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia tersebut terdaftar di sekolah.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan iuran BPJS untuk anggaran pembayaran premi jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran (JKN PBI) di Dinas Kesehatan, telah dianggarkan sebagaimana diatur dengan peraturan menteri kesehatan nomor 40 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2020, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk tahapan pemilihan Bupati/Wakil bupati yang tahapannya dimulai sejak tahun 2019, untuk penyelenggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati yaitu KPU Lombok Tengah dan Bawaslu Lombok Tengah, serta hibah pengamanan pemilihan Bupati/Wakil Bupati untuk Polres lombok tengah dan Kodim 1620/Lombok Tengah. Termasuk penyediaan anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 untuk dukungan penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2020.

Jawaban yang disampaikan H. Lalu Pathul Bahari itu sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi PAN-Nurani-Partai Berkarya.

Jawaban untuk Fraksi PBB, terkait dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, H. Lalu Pathul menjelaskan, bahwa jumlah PNS di Lingkup Pemkab Lombok Tengah per 31 oktober 2019 sebanyak 8.775 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap sejumlah 408 orang, sedangkan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) adalah sejumlah 444 orang. Penganggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung tahun anggaran 2020, sudah dihitung berdasarkan prognosis realisasi serapan anggaran pada tahun 2019 termasuk penganggaran untuk gaji P3K yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan.
Berkenaan dengan turunnya persentase alokasi belanja langsung dan meningkatnya persentase alokasi belanja tidak langsung pada rancangan APBD tahun anggaran 2020, bahwa pada tahun 2020 Lombok Tengah menyelenggarakan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan penyediaan anggaran pada belanja tidak langsung melalui belanja hibah, serta pada tahun anggaran 2020 pula terdapat pengalokasian dana tambahan untuk bantuan pendanaan penggajian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang dianggarkan dalam belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Berkaitan dengan arahan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa sebesar Rp.2.368.800.000,00 merupakan alokasi untuk pembayaran gaji tenaga Polisi Pamong Praja yang ditempatkan di desa maupun kelurahan.

Terkait dengan realisasi pembangunan rumah korban gempa di Lombok Tengah, sampai dengan 3 November 2019 dapat dijelaskan bahwa dari total rumah rusak yang tervalidasi sejumlah 14.683 rumah, data realisasi keuangan sudah disalurkan untuk rumah sejumlah 14.713 unit, sedangkan jumlah rumah yang belum tertangani sejumlah 510 unit.

“Pemerintah daerah juga melalui Dinas Perumahan dan Permukiman juga menganggarkan bantuan berupa pembangunan hunian sementara (Huntara) yang dialokasikan untuk 2.300 unit dan terealisasi sebesar 100 persen.

Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan pada agenda Rapat Pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2020 di tingkat Badan Anggaran serta pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan 15 desa di Lombok Tengah,” tutup H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. (TN-03)*