Mataram, Talikanews.com – Ribuan massa aksi yang menolak pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid ( BIZAM) minta Gubernur NTB perhatikan kesejahteraan masyarakat bukan sibuk urus nama bandara.
“Ngapain ganti nama bandara, kenapa tidak pikirkan kondisi masyarakat, tingkatkan perekenomian, buat masyarakat sejahtera bukan membuat gaduh dengan mengganti nama bandara,” ungkap Kepala Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Lalu Buntaran, saat orasi depan DPRD NTB, Senin (18/11).
Buntaran menegaskan, nama BIL harga mati, tidak boleh diganti dengan nama siapapun karena nama tersebut sudah mendunia. Dia juga meminta kepada elit-elit politik supaya tidak ada kepentingan dibalik pergantian nama bandara ini.
“Jangan ada kepentingan politik dibalik pergantian nama ini lah. Kasian harus korbankan masyarakat,” kata dia.
Oleh sebab itu, atas nama Forum Kepala Desa se – Lombok Tengah, untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dirinya mengajak semua pihak supaya nama bandara tetap BIL, jangan sampai diganti.
“Jangan pisahkan masyarakat hanya demi kepentingan politik, Loteng, Lobar, KLU dan Lombok Timur sudah bersaudara. Namun, jangan persaudaraan itu hancur akibat kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.
Sementara itu, Kordum aksi, L Hizzi membawa surat penolakan dari semua anggota DPRD Loteng juga Bupati dan Wakil Bupati bahwa nama BIL tidak boleh diganti. “Kita akan paksa DPRD NTB supaya tanda tangan surat penolakan pergantian nama bandara itu,” tegas dia.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, berjanji akan buat panitia khusus (Pansus) pergantian nama BIL, untuk mencari tahu apa urgensi, seperti apa keinginan masyarakat. “Apapun hasilnya pasti disampaikan ke masyarakat,” cetusnya.
Salah seorang anggota DPRD NTB Dapil Loteng 8 yakni HL Sudiartawan meminta kepada masyarakat supaya tidak menanyakan perasaannya terkait pergantian nama bandara tersebut.
“Saya ini sebagai masyarakat Loteng jelas perjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, minta ke Ketua DPRD NTB supaya tidak proses sesuatu yang salah seperti sebelumnya. Pansus itu nanti akan turun ke Loteng, bukan ke Jawa dan pasti kami sampaikan hasilnya,” tutup dia. (TN-04)
