Politik

Surat Gubernur Terkait Pergantian nama Bandara Masuk, Dewan NTB Hujan Interupsi

Mataram, Talikanews.com – Para Anggota DPRD NTB, menggelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Empat buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dewan NTB, H Mahdi SH,.MH membacakan surat masuk dari Gubernur NTB, nomor 550/375/Dishub/2019 tentang pelaksanaan keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 1421 tahun 2018. Surat Gubernur itu di tanda tangani Dr Zulkieflimansyah tanggal 15 November 2019, tembusan Dirut PT AP I di Jakarta, Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD Loteng, dan General Manager PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid di Praya.

Mahdi membacakan isi surat, berdasarkan keputusan Menhub RI nomor 1421 tahun 2018, tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (Bizam), di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Maka untuk pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan tersebut, dimohon kepada DPRD NTB untuk mendukung pergantian nama bandara tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Menhub untuk,

1. Memerintahkan pihak Maskapai agar melakukan announcement dengan menyebut nama Bandara Zainuddin Abdul Madjid sesuai keputusan Menhub.
2. Memerintahkan pihak Angkasa Pura untuk memasang nama Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di lingkungan bandara.

Adanya surat masuk tersebut, membuat hujan Interupsi yang dimulai dari Fraksi Partai Golongan Karya, H Ahmad Puaddi FT. Mantan ketua DPRD Loteng itu meminta kepada pimpinan Dewan dan semua rekan-rekan DPRD NTB, ketika ada surat masuk, jangan ujuk-ujuk langsung ditanggapi apalagi mengambil keputusan tanpa dibahas terlebih dahulu.

“Begitu halnya dengan rekan-rekan Dewan lainnya, jangan membuat statemen yang bikin gaduh kondusifitas masyarakat,” ungkapnya saat interupsi pada Senin (18/11).

Interupsi lain masuk dari Fraksi Partai Gerindra, HL Sudiartawan. Dia menegaskan, Bandara Internasional Lombok (BIL) bukan milik masyarakat Praya melainkan milik masyarakat NTB. Akan tetapi, ketika ada rencana perubahan nama seperti yang dibacakan Sekwan itu, mohon kiranya dipertimbangkan.

“Mengenai surat masuk supaya dibahas dengan baik agar mampu membawa kedamaian,” kata dia.

Mantan Wakil Ketua DPRD Loteng itu meminta kepada pimpinan DPRD supaya segera koordinasikan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Loteng. Kemudian, harus melihat mekanisme pengusulan yang dianggap keliru, sehingga masih menyisakan luka bagi masyarakat.

“Pada kesempatan ini, saya bukannya setuju atau tidak, tapi tolong dipahami sebelum mengambil keputusan, apalagi berstatemen. Jangan sampai membuat Masyarakat tersinggung,” cetusnya.

Terakhir, dirinya berpesan supaya jangan sampai bola panas ini jatuh ke teman-teman dewan akibat statemen yang menyinggung hati masyarakat. Terlebih informasi dari Lombok Tengah, ada 6000 massa mau datangi gedung DPRD NTB terkait penolakan pergantian nama BIL menjadi BIZAM itu.

Mendengar interupsi itu, pimpinan sidang H Mori Hanafi menyampaikan bahwa, surat masuk tersebut akan dibahas dengan semua pimpinan Fraksi dan Komisi pada Senin 18 November 2019 pukul 14.00 WITA.

“Surat masuk ini akan dikonsultasikan dengan semua dewan setelah rapat pandangan umum Fraksi-fraksi ini selesai,” tutupnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button