Daerah

Surat Gubernur NTB terkait Pergantian Nama Bandara Tuai Kontroversi

Lombok Tengah, Talikanews.com – Surat Gubernur NTB nomor 550/375/Dishub/2019, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 1421 tahun 2018, untuk segera ganti nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid. Tuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Loteng, Wahyu Satriadi menyikapi surat Gubernur mengenai pergantian nama bandara, bagi dia bukan sesuatu yang mendasar juga bukan substansi pembangunan daerah (NTB).

Justru yang mendesak diselesaikan oleh Gubernur yakni solusi terkait pemadaman yang diperkirakan sampai bulan Desember.

Kedua, rehab-rekon Rumah Tahan Gempa yang belum juga tuntas. Karena, banyak masyarakat masih tidur di Huntara. Ketiga, saat ini Pemprov sedang bermasalah soal “zero waste” yang melibatkan pihak ke 3 dalam hal ini Bank Sampah rekanan terindikasi korupsi sehingga menjadi atensi aparat penegak hukum.

“Belum lagi soal sosial ekonomi, pendidikan yang sangat mendasar masyarakat,” ungkapnya Sabtu (16/11).

Wahyu menjelaskan, perubahan nama bandara adalah perkara Furu’, bukan persoalan utama. Jika Gubernur bisa menjamin dengan perubahan nama bandara itu akan sejahterakan masyarakat, PLN akan menghentikan pemadaman listrik, kekeringan teratasi dan lain sebagainya maka, silahkan saja buat kebijakan tersebut.

“Faktanya tidak menyelesaikan akar persoalan masyarakat NTB. Malah, menimbulkan kontroversi dibawah,” kata dia.

Lain halnya dengan Lalu Hizzi yang merupakan anggota LSM Aliansi Rakyat Menggugat (Alarm). Dirinya bersama masyarakat ancam tutup pintu masuk (Tolgate) menuju Bandara saat ini.

Hizzi menegaskan, sebelumnya masyarakat sempat menolak dan buat reaksi menandatangani kain putih ratusan meter di tandatangani petisi cap jempol darah.

Bahkan bertebaran Baliho dan Pamflet bertulisan “BIL/LIA HARGA MATI” juga terpampang dimana-mana bentuk penolakan SK Menteri Perhuhungan 1420.

Akibat tidak di indahkan penolakan masyarakat itu, terlebih lagi ada surat baru untuk minta dukungan DPRD NTB dorong pergantian nama dari BIL ke Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid, maka dirinya akan melakukan aksi besar-besaran ke Gedung DPRD NTB, pada Senin mendatang.

“Dulu kami sempat gelar aksi protes dan penolakan. Bahkan saat itu dari koalisi dan banyak unsur masyarakat yang diterima Ketua DPRD, unsur pimpinan, Kepala Dishub NTB dan Ketua MAS (Majelis Adat Sasak). Namun itu tidak di indahkan,” terang dia.

Dia memaparkan alasan masyarakat tidak menerima pergantian nama Bandara itu bahwa, Pemkab Lombok Tengah tidak pernah di libatkan saat rencana pengusulan nama Bandar sehingga muncul dugaan usulan saat itu tidak prosedural dan melanggar etika kehidupan berbangsa.

“Hal ini mengundang lapisan masyarakat Lombok Tengah dan NTB umumnya akan meggelar aksi penolakan dan mendesak Gubernur mencabut surat perintah pelaksanaan pergantian itu. Jika tidak di indahkan maka akan blokade tolgate bersama masyarakat desa lingkar bandara,” ancamnya.

Yang jelas, ama BIL atau LIA sudah familiar sehingga berharap supaya ditetapkan seperti sediakala, tidak perlu dirubah.

Apalagi pasang plang nama dan petunjuk arah ke bandara sepanjang jalan di pulau lombok ini, yang akan menambah biaya dan pekerjaan, karena masih banyak hal yang lebih urgent yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Oleh sebab itu, masyarakat bentuk ” GERAM ” (Gerakan Rayat Menolak) perubahan nama Bandara, layangkan surat kepada KAPOLDA NTB untuk menggelar aksi damai nanti pada hari Senin, 18 Nopember 2019, pukul 10.00. Wita yang titik kumpul di Bencingah Adiguna Alun-alun Tastura Praya Lombok Tengah, menuju Kantor DPRD Provinsi NTB dan Kantor Gubernur NTB.

“Adapun jumlah massa diperkirakan 5000 orang,” tutup koordinator umum, Lalu Hizzi. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!