Pariwisata

Pemprov Jateng Berikan Konsep Majukan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Wisata ke NTB

Semarang, Talikanews.com – Keberadaan Desa Wisata menjadi perbincangan akhir-akhir ini karena, membangun destinasi wisata disetiap akan mampu memajukan perekonomian masyarakat.

Konsep pengembangan desa wisata inilah yang terus gencar dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian di jelaskan ke pemerintah provinsi NTB, saat studi banding terkait pengembangan desa wisata, Rabu (13/11).

Jika desa wisata berkembang, tentu saja meningkatkan perekonomi masyarakat di pedesaan. Begitu juga multiplier effects terhadap usaha-usaha kreatif bagi masyarakat desa.

Pengembangan desa wisata Jawa Tengah itu memantik semangat Forum Wartawan DPRD NTB bersama Biro Humas dan Protokoler Setda NTB juga Bagian Humas Setwan mengupas informasi cara membangun dan kembangkan desa wisata itu.

Pelaksana harian Assissten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Ir Yuni Astuti saat menerima kunjungan itu menyampaikan, kelemahan dari pengembangan pemasaran sejumlah destinasi wisata di Jateng adalah persoalan keterbatasan akses udara.

“Meski bandar udaranya bertaraf internasional namun akses langsung penerbangannya hanya untuk Singapura dan Malaysia saja. Sempat dibuka untuk jalur penerbangan udara lainnya namun maskapai penerbangan hanya bertahan selama beberapa saat saja. Inilah yang mengakibatkan jumlah wisman kami sempat menurun di tahun 2018 lalu,” ungkapnya.

Kabid Pengembangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Jateng, Ir.  Prambudi Trajutrisno, mengatakan Pemprov Jateng sendiri telah memproduksi Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang langsung di ikuti penerbitan Pergub sebagai pedoman pelaksanaan anggarannya.

“Ada pengalokasian anggaran untuk 100 Desa Wisata di tahun anggaran 2020 dengan rincian lima desa wisata yang kategorinya maju mendapat anggaran sebesar Rp 1 Miliar. 10 desa wisata kategori berkembang mendapatkan alokasi anggaran masing-masing Rp500 juta. Sisanya 85 Desa Wisata yang masuk kategori berpotensi masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp100 juta,” kata dia.

Pengembangan desa wisata ini, lanjutnya, telah dimulai sejak 5 tahun lalu pasca lahirnya Forum Koordinasi Desa Wisata. Dimana, setiap tiga bulan sekali Dinas Pariwisata Jateng menggelar pertemuan dengan desa-desa wisata, rutin workshop, pembinaan, bimtek termasuk pendampingan penguatan atraksi wisatanya.

“Kami juga lakukan penguatan kualitas SDM Pokdarwis dengan membangun jaringan kemitraan dengan perbankan dan pihak-pihak swasta lainnya untuk pemanfaatan CSR nya. Sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya dan tidak lagi menunggu bantuan dari APBD,” tuturnya.

Prambudi memaparkan salah satu contoh desa wisata yang sudah berhasil dengan dana CSR adalah Desa Wisata Ponggok Klaten, sudah bisa menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp 9 Miliar. Bahkan konsep pengembangan mereka mampu membiayai sekolah anak-anak di desa itu.

Target pendidikan bagi anak-anak desa yang di sekolahkan yakni satu rumah, satu orang sarjana. Apalagi usaha desa wisata ini juga dikelola oleh Bumdes yang ada disana. Walaupun masih ada desa wisata yang mengelola usahanya melalui koperasi.

Mengenai bantuan anggaran desa wisata lanjutnya, dikolaborasikan dengan Alokasi Dana Desa dengan adanya target Gubernur Jateng melahirkan 500 Desa Wisata dalam jangka 5 tahun kedepan. Untuk tahun 2018 saja sudah terbentuk sekitar 229 desa wisata.

“Tahun 2019 ini sudah 291 desa wisata terbentuk. Dengan demikian, target terbentuknya 500 desa wisata akan bisa tercapai pada tahun 2023 nanti,” cetus.

Dia menambahkan, dalam pengelolaan anggaran ke setiap desa wisata, pihaknya membentuk dan menurunkan tim yang terdiri dari multi sektor seperti dari Biro Keuangan dan Inspektorat untuk memberikan bimbingan pada aspek penataan administrasi pengelolaan keuangannya.

Hal itu dilakukan karena, pendampingan sangat diperlukan, jangan sampai penerima bantuan bersikap euforia atas anggaran besar, kalau tidak didampingi maka akan menjadi suatu masalah kedepannya. Makanya dibentuklah satu tim khusus yang akan mengawal pengelolaan anggarannya.

Disinggung cara mendatangkan wisatawan, karena Jateng bukan tujuan wisata sebenarnya? Prambudi menegaskan, selain dengan pemasaran. Jateng juga menggunakan sarana media online, media cetak dan elektronik termasuk media sosial dalam memasarkan desa wisata.

“Keberadaan Forum Pokdarwis se-Jateng sekitar 662 sangat mempengaruhi perkembangan desa wisata. Mereka juga ikut mempromosikan destinasinya masing-masing,” tutupnya.

Disatu sisi, Kasubag hubungan media pada Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Anatul Muslimah Ibrahim mengaku kedatangannya untuk menggali ilmu cara pengembangan desa wisata di Jateng. Karena, NTB juga kembangkan desa wisata.

Saat ini, sebanyak 99 Desa wisata yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

“Kedatangan kami ini diharapkan mampu meniru pola pengembangan desa wisata di Jateng,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!