Politik

Dewan NTB akan Bentuk Pansus Aset Pemprov di Gili Trawangan

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, akan bentuk panitia khusus (Pansus) terkait aset milik pemerintah daerah Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, yang dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI).

Alasan pembentukan Pansus itu karena, PT GTI dinilai tidak serius mengelola dan mengembangkan aset itu sesuai kontrak perjanjian nomor 1 tahun 1995, tertanggal 12 April. Bahkan, aset yang nilainya Rp 2,3 Triliun terkesan mubazhir dan di telantarkan sejak puluhan tahun lalu.

“Saya masih kaji, minta waktu 1 Minggu. Yang jelas Pansus itu pasti kita bentuk untuk mengetahui persoalan kerjasama aset milik daerah tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi.

Politisi Gerindra itu juga mengaku, ada desakan agar kontrak kerjasama dengan PT GTI diputus. Persoalannya, PT GTI selaku pihak ketiga, tidak mampu memberikan kontribusi maksimal atas pengelolaan aset tersebut.

“Kita harus tegas, diputus saja kontrak kerjasama GTI,” tegas pimpinan DPRD Provinsi NTB ini.

Menurut Mori, daerah membutuhkan pendapatan yang cukup besar dari aset-aset yang dimiliki. Apalagi setelah PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dibubarkan, kondisi keuangan NTB cukup sulit.

“Saya juga akan galak terkait masalah ini. Karena daerah kita ini butuh pemasukan,” ucapnya.

Salah satu sumber PAD, tentu saja dari pengelolaan aset yang baik. Apalagi nilai aset Pemprov NTB lebih dari Rp 14 triliun.

“PT GTI sudah jelas tidak laksanakan isi perjanjian kerja sama, terus kenapa masih dipertahankan? Harus diputus kontraknya,” pinta Mori.

Terlebih, nilai aset yang mencapai belasan triliun di Pemprov belum bisa memberikan kontribusi signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu aset yang tidak terkelola dengan baik, berada di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemerintah Provinsi NTB memiliki aset di Trawangan seluas 75 hektar. Kemudian 65 hektar dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Belum lagi dua tahun terakhir, kontribusi yang menjadi kewajiban PT GTI tidak dibayar alias nunggak.

“Opsi terbaik, putuskan kontrak. Karena, PT GTI sudah melanggar perjanjian Wanprestasi sehingga harus diputus kontraknya itu,” tegas dia.

Mori menambahkan, persoalan aset di lingkaran eksekutif cukup banyak. Contoh uang kontributor dari PT Angkasa Pura I yang belum juga dibayar hingga saat ini. Padahal, aset Pemprov sudah lama terjual dan lunas dibayar. Sementara uang kontribusi, tidak kunjung cair.

“Intinya bentuk Pansus, terlebih syarat Pansus tidak sulit. Setelah itu kita lakukan pendalaman, dan putus kontrak PT GTI karena wanprestasi,” tutupnya. (TN-04).

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!