Kades, Camat dan Kepsek se-NTB Bertemu Gubernur Dr Zul

Foto :Terlihat Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mencium tangan salah satu peserta DBiP

Mataram, Talikanews.com – Seluruh Kepala Desa, Camat dan Kepala SMA/SMK se – Nusa Tenggara Barat, bertemu Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah yang dikemas dalam kegiatan Zul-Rohmi, rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) 2019, di Mataram Kamis (7/11).

Dihadapan Kades, Camat dan Kepsek itu, sapaan Dr Zul yang didampingi wakil Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan bahwa seluruh desa di NTB ini harus ramah pada investor.

Hal itu ditegaskan karena, pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan tersebut. “Tidak mungkin ada kesejahteraan, apalagi pembangunan kalau kita sendiri tidak ramah terhadap investasi,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. “Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” kata dia.

Politisi PKS ini juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.

“Masyarakat kita sudah melek informasi sehingga semakin banyak bertanya. Sebaliknya, jangan sampai keterbukaan informasi menambah pertanyaan masyarakat, yang membuat pihak desa tidak mau bekerja,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan 1.500 Badan Publik se-NTB yang terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Disatu sisi, Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi

“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (TN-04)

Related Articles

Back to top button