Fraksi di DPRD Loteng Setujui Nota Keuangan RAPBD 2020 di Bahas
Lombok Tengah, Talikanews.com – Para Anggota DPRD Loteng menggelar sidang paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang pembentukan 15 desa difinitif, Rabu (6/11).
Pandangan umum para Fraksi-fraksi tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri di hadapan semua Fraksi di DPRD pada hari Senin (4/11).
Diawali juru bicara Fraksi Partai Gerindra H. Muhdan Rum yang mengapresiasi Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Loteng TA 2020 dan Penjelasan Pemerintah Daerah Terhadap 15 (Lima Belas) Ranperda Tentang Pembentukan Desa beberapa hari yang lalu.
“Kami dari Partai Gerindra berikan catatan, pertanyaan dan pernyataan Fraksi terkait target pendapatan APBD 2020 mencapai Rp 2.287.971.117.690 dan 5 (Lima) prioritas pembangunan yang dicanangkan dapat terealisasi dengan baik serta tepat sasaran,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Muhdan Rum pertanyakan target pertumbuhan ekonomi masyarakat secara eseluruhan pada Belanja APBD Tahun Anggaran 2020. Kemudian, hambatan apa yang dialami OPD dalam merealisasikan program-program seperti kesejahteraan Guru Honorer, upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kekeringan, 15 (Lima Belas) Ranperda Pembentukan Desa segera dilakukan Pembahasan dan Penetapan Ranperda.
Bagi juru bicara Fraksi Partai Golkar, HL. Muhamad Akhyar, setuju RAPBD dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kalaupun ada beberapa catatan dan harapan bahwa apa yang sudah ditargetkan dalam RAPBD itu bisa direalisasikan. Jangan hanya sekedar membelanjakan Anggaran tetapi sumber-sumber pendapatan alternatif juga perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
“Catatan kepada mengenai aset-aset daerah Perusda atau BUMD belum mampu memberikan hasil signifikan terhadap PAD Loteng,” kata dia.
Terdapat kebocoran pendapatan, selanjutnya langkah antisipasi cuaca ekstrim, program bantuan dana sosial yang menurun sangat drastis sampai 63%, dan lain sebagainya.
Juru bicara Fraksi PKB yakni Tarif, juga setuju untuk dibahas ketingkat lebih lanjut.
“Adapun beberapa catatan yaknj peningkatan sumber PAD yang belum diproyeksikan terutama di sektor pariwisata, perlu difasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga seperti BUMN, BUMD dan Swasta,” papar dia.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Andi Mardan setuju. “Kami fraksi Demokrat setuju Ranperda APBD TA 2020 di bahas tingkat lanjut,” terangnya.
Fraksi Demokrat berikan rekomendasi soal optimalisasi Tugas Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), penuntasan krisis air bersih dan air irigasi pertanian, Perlindungan dan pengawasan pemerintah terhadap harga jual hasil pertanian, Peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi pendidikan
“Mohon untuk di jawab nanti semua pertanyaan kami itu,” tegasnya
Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Sri Retnowati singgung soal rencana pembangunan Dam Mujur.
“Kami Fraksi PKS memahami bahwa utuk mewujudkan terbangunnya Dam ini memiiki banyak kendala dan rintangan. Tetapi bila kita sepakat atas kebermaknaannya terbangunnya Dam Lokon ini tentu kita sepakat pula untuk mencari jalan ke luarnya,” imbuh Sri.
Fraksi PBB melalui juru bicar Legewarman setuju untuk dibahas ke tahapan selanjutnya. Tapi ada rekomendasi supaya pemerintah daerah membuat aplikasi online penagihan retribusi daerah di semua sektor yang menjadi sumber PAD.
PKS meminta penjelasan penyebab turunnya persentase belanja langsung pada APBD 2020, penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang diarahkan untuk tenaga ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.368.800.000, kemudian realisasi pembangunan RTG.
Fraksi Nasdem Perjuangan melalui juru bicaranya, M. Tohri, juga setuju. Fraksi NasDem Perjuangan pertanyakan Visi Misi pemerintahan H. Suhaili dan H. Lalu Fathul Bahri selama 4 tahun terakhir dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Fraksi Amanat Nurani Berkarya melalui juru bicaranya, Yasir Amrillah juga setujui RAPBD 2020 itu dibahas lebih lanjut. Kendati demikian, masih mempertanyakan pasar seni di Desa Sengkrang, Praya Timur yang semula menurut rencana di Desa Bleka.
“Kami ingin ada penambahan unit angkutan untuk memobilisasi sampah, Akses permodalan untuk UMKM, dan memperjelas Pembangunan DAM Mujur,” pungkasnya.
Saran, masukan dan pendapat Fraksi itu akan dijawab oleh pemerintah daerah pada rapat yang sudah dijadwalkan. (TN-03*)