Pemprov NTB Ancam Putus Kontrak Kerjasama PT GTI

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB gelar rapat koordinasi (Rakor) terkait kepemilikan aset seluas 75 hektar di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat. Dimana, seluas 65 hektar lahan yang telah dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) sejak tahun 1995 silam menyisakan berbagai persoalan.

Banyak masyarakat secara ilegal memanfaatkan lahan tersebut. Mereka membangun berbagai fasilitas keparawisataan di lahan yang bukan miliknya. Sementara pemilik sah atau PT GTI sendiri selalu pengelola, tidak mendapatkannya apa-apa.

Di sisi lain, PT GTI tidak mampu memberikan kontribusi maksimal atas pengelolaan aset tersebut. “Kita akan lakukan penataan, bukan penertiban ya bahasanya,” ujar Kepala Bangkesbangpoldagri Provinsi NTB, H Mohammad Rum pada Rakor tersebut.

Pemprov selaku pemilik aset, ingin memperjelas posisi PT GTI maupun masyarakat. Apalagi saat ini, lahan 65 hektar yang dikelola GTI sudah banyak dikuasai masyarakat.

Dalam waktu dekat, Pemprov NTB akan memanggil pihak GTI. Investor tersebut harus memberikan kepastian terkait aset yang dikerjasamakan dengan Pemprov.

“GTI Akan segera kita panggil untuk presentasi. Keseriusannya bagaimana, karena 6 tahun lagi kontrak berakhir,” kata Rum.

Apabila PT GTI serius, tentu saja opsi memperpanjang kontrak terbuka lebar. Sebaliknya, jika PT GTI masih seperti selama ini hanya sekedar wacana, maka sudah saatnya kontrak kerjasama diputus.
Berdasarkan hasil Rakor, pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bertugas melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masuk ke lahan tersebut.

“KLU kita minta validasi by name by address masyarakat yang masuk disana memanfaatkan lahan itu. Karena untuk menata, kita perlu data by name by address,” katanya.

Apakah masyarakat akan diusir dari lahan tersebut? Rum selaku pihak yang bertanggungjawab atas berbagai potensi gejolak, mengaku ada opsi lain yang bisa diambil.

“Bisa jadi masyarakat kerjasama secara resmi, sewa lahan dengan GTI. Kalau yang 10 hektar kerjasama dengan Pemprov. Mari, kita menyelesaikan masalah tanpa masalah,” ujar mantan Kalak BPBD NTB ini.

Pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Zainul Islam menyampaikan, Pemprov NTB harus bertemu terlebih dahulu dengan PT GTI.

Berdasarkan pertemuan itulah akan diambil keputusan terkait kelanjutan kerjasama aset di Trawangan.

Menurut Zainul, PT GTI sebelumnya pernah bertemu dengan gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah sekitar 3 bulan lalu. Saat itu, gubernur memberikan kesempatan, namun nyatanya tidak ditindaklanjuti oleh PT GTI untuk menyelesaikan persoalan lahan yang dimasuki masyarakat.

“Tadi belum ada keputusan, karena harus ketemu dengan GTI dulu baru diambil keputusan,” ucapnya.

Sebelumnya, ada desakan agar kontrak kerjasama dengan PT GTI diputus. Persoalannya, PT GTI selaku pihak ketiga, tidak mampu memberikan kontribusi maksimal atas pengelolaan aset tersebut.

“Kita harus tegas, diputus saja kontrak kerjasama GTI,” tegas pimpinan DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi.

Kerjasama dengan PT GTI berdasarkan kontrak perjanjian nomor 1 tahun 1995, tertanggal 12 April. Sudah puluhan tahun terjalin kerjasama, namun aset senilai Rp 2,3 triliun tersebut terkesan mubazir.

Menurut Mori, daerah membutuhkan pendapatan yang cukup besar. Apalagi setelah PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dibubarkan, kondisi keuangan NTB cukup sulit.

“Saya juga akan galak terkait masalah ini. Karena daerah kita ini butuh pemasukan,” ucapnya.

Salah satu sumber PAD, tentu saja dari pengelolaan aset yang baik. Apalagi nilai aset Pemprov NTB lebih dari Rp 14 triliun.

“PT GTI sudah jelas tidak laksanakan isi perjanjian kerja sama, terus kenapa masih dipertahankan? Harus diputus kontraknya,” pinta Mori. (TN-04)

Related Articles

Back to top button