Pariwisata

Dua Tahun PT GTI Tak Setor Kontribusi ke Pemprov NTB

Mataram, Talikanews.com – Salah satu aset Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini menjadi sorotan, yaitu lahan di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Pemprov NTB memiliki aset di Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu PT GTI dengan kontrak perjanjian nomor 1 tahun 1995, tertanggal 12 April.

Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTB Drs H Warsito saat itu, dengan Direktur Utama PT GTI Drs Ec Winoto. Jangka waktu kerjasama selama 70 tahun.

“Dari kerja sama itu, PT GTI harus menyetor uang kontribusi sebesar Rp 27 juta per tahun. Tapi tahun 2018 lalu dan 2019 ini belum disetor uang kontribusi,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Zainul Islam.

Nilai aset yang dikerjasamakan saat itu sebesar Rp 1,6 triliun. Namun berdasarkan hasil appraisal terbaru yang dilakukan Kanwil DJKN Bali – Nusa Tenggara, nilai aset tersebut meningkat menjadi Rp 2,3 triliun.

Ditegaskan Zainul, meningkatnya nilai aset, seharusnya diikuti dengan peningkatan kontribusi. Namun hal itu belum dilakukan hingga saat ini. Padahal, aset sebesar itu sudah sangat tidak layak hanya memberikan kontribusi Rp 27 juta per tahun.

“Nilai kontribusi kecil, tapi belum dibayar. Itu tidak boleh ditunggak. Ya jadi tagihan sih,” kata Zainul.

Kesalahan PT GTI bukan tidak memberikan uang kontribusi saja. Masalah fatal yang jauh lebih besar, investor tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak.

Beberapa perjanjian yang tidak direalisasikan diantaranya pembangunan 150 Cottage (tempat penginapan) dan fasilitas penunjang lainnya untuk pengembangan kepariwisataan.

“Investor ini sampai sekarang belum membangun apa-apa, sehingga aset itu terkesan terlantar,” ungkap Zainul.

Sekitar 24 tahun sejak perjanjian kerjasama ditandatangani, PT GTI masih menelantarkan aset senilai Rp 2,3 triliun tersebut. Hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB. Bahkan mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga :  Event Core Bau Nyale 2019, Pemerintah Kemas Bertaraf International

KPK kemudian meminta agar Pemprov NTB menyelesaikan masalah aset di Trawangan tersebut. Pemprov akhirnya meminta kepada Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk melakukan pendampingan.

“Kita sudah tegur pihak ketiga itu. Kita juga sudah minta LO (Legal Opinion, red) atau pendapat hukum Asdatun apa yang harus kita lakukan. Kok sekarang tiba-tiba berdasarkan LO itu, ada oknum kelompok tertentu menyebut terjadinya kerugian daerah yang melibatkan pak Iswandi selaku Penjabat Sekda,” herannya.

Zainul mengingatkan, pada saat kerjasama ditandatangani tahun 1995, Iswandi masih bertugas di Timor Timur.

“Pak Iswandi baru beberapa bulan jadi Penjabat, tidak ada kaitannya. Intinya tidak ada keterkaitan antara pengelolaan aset wanprestasi itu dengan Penjabat Sekda. Tidak ada juga penyelewengan, yang ada itu PT GTI tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama,” kata Zainul.

Sebelum Pemprov NTB meminta LO yang ditindaklanjuti dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK), sekitar 3 bulan lalu pihak GTI telah bertemu dengan gubernur. Apalagi Pemprov sudah ada rencana untuk memutus kontrak kerjasama.

Hasil tim penilai investasi Pemprov NTB, sempat merekomendasikan agar dilakukan pemutusan kontrak kerjasama. Opsi lainnya, memberikan kesempatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dengan catatan melakukan adendum perjanjian kerjasama.

“Tapi pak gubernur memberikan kesempatan, dengan catatan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat disana. Di lahan itu kan sudah banyak masyarakat yang masuk, GTI yang harus aktif selesaikan. Tapi nyatanya GTI belum tindaklanjuti. Sehingga kita ikuti arahan KPK menyelesaikan melalui Asdatun. Jadi bukan Pemprov yang dipanggil Kejaksaan, kita yang mau selesaikan masalah ini secepatnya,” tegas Zainul.

Beberapa waktu lalu, Zainul pernah turun langsung ke Gili Trawangan. Banyak masyarakat yang sudah memasuki lahan tersebut dan mempergunakannya untuk berbisnis.

Baca juga :  Dewan NTB Dukung Pemprov Putus Kontrak PT GTI

“Tapi masyarakat mengakui kalau itu lahan Pemprov. Tidak ada yang klaim ada lahan warga. Seharusnya PT GTI menyelesaikan masalah ini, tapi kan itu tidak dilakukan,” ucapnya.

Alasan utama Pemerintahan NTB meminta LO Kejaksaan, untuk mendapatkan pandangan hukum terkait langkah terbaik yang harus dilakukan. Pasalnya, Pemprov tidak bisa begitu saja langsung memutus kontrak kerjasama atau merubah isi perjanjian.

“Kita yang minta masalah itu diselesaikan, kok sekarang dibuat kesan ada aset Rp 1,6 triliun wanprestasi yang diusut Kejaksaan. Padahal kita yang bawa masalah ini ke Kejaksaan,” sesal Zainul Islam.

Kelompok yang mempersoalkan aset tersebut adalah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan (Ampeka). belum lama ini, AMPEKA bahkan mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk melaporkan kasus aset wanprestasi tersebut dengan nilai Rp 1,6 triliun. Padahal nilainya telah meningkat menjadi Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Ketua Ampeka, Yasmin Dahlan menduga ada pemangku jabatan strategis di Pemprov NTB yang selama ini telah menjadikan aset tersebut sebagai sumber meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.

“Terkait orang yang diduga terlibat dalam persoalan itu, kami yakin dalam waktu dekat Kejagung RI dan Kajati NTB akan memanggil serta mengadili secara pidana,” ucap Yasmin.

Ampeka mendukung serta mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejati NTB, Kejagung RI hingga KPK untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga akarnya.

Tuntutan Ampeka berdasarkan rilis yang diterima media ini, yaitu meminta Kejagung RI untuk mendorong penyelesaian kasus Wanprestasi aset Pemprov senilai Rp 1,6 triliun. Kemudian segera memanggil dan periksa oknum pejabat strategis di Pemprov NTB yang diduga kuat sebagai otak dalam persoalan tersebut.

Terakhir, Ampeka menuntut agar segera tetapkan status hukum sebagai tersangka terhadap oknum pemangku jabatan di NTB atas indikasi keterlibatannya dalam persoalan tersebut. (TN-04)

Related Articles

Back to top button
Close