Rendahnya Anggaran Pertanian, Anggota DPR RI asal NTB Kritisi Pemerintah Pusat
Jakarta, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPR RI dapil NTB, H. Johan Rosihan, ST mulai mengkritisi Pemerintah terkait rendahnya alokasi anggaran sektor pertanian.
Politisi PKS itu, menelaah beberapa dokumen laporan pemerintah dan membandingkan kenyataan di lapangan, bahwa alokasi anggaran pertanian terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Johan mencontohkan pada Tahun 2015, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 28,679 Triliun.
Pada tahun 2016 justru turun menjadi Rp 27,630 Triliun. Penurunan ini terus berlangsung hingga saat ini, yakni pada tahun 2019 pada angka Rp 21,1 Triliun.
Dimana, rendahnya alokasi anggaran pertanian ini tentu berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian yang juga menyebabkan rendahnya kemampuan daya beli petani (Nilai Tukar Petani).
Di sisi lain, inflasi di Indonesia terbesar disumbang dari sektor pertanian, khususnya pangan.
“Pemerintah perlu berupaya dengan keras, agar memperbaiki sektor pertanian ini. Kehidupan petani akan semakin sulit bila pemerintah tidak segera turun tangan. Bila terus dibiarkan, akan menjadi sebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia,” ungkapnya Selasa (22/10).
Ketua Komisi IV DPR RI ini memberikan gambaran data, bahwa berdasarkan dokumen BPS (September 2018), jumlah penduduk miskin kian bertambah terutama di pedesaan, sebanyak 13,10 persen sedangkan di perkotaan sebesar 6,89%. Dari tahun-ke tahun, angka kemiskinan stagnan tidak beranjak turun.
Ini tidak dapat dibiarkan terus berkelanjutan, karena kemiskinan tidak untuk diwariskan.
“Saya sebagai legilastor PKS, mendorong pemerintah agar selalu meningkatkan dan memprioritaskan anggaran pertanian yang berorientasi untuk kesejahteraan petani,” katanya.
Hal itu dipertegas karena, peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan cara meningkatkan skala ekonomi petani, angka produksi dan produktivitas pertanian.
Dengan modernisasi mekanisasi pertanian yang tepat guna, semoga produk pertanian akan mampu meningkatkan daya saing berhadapan dengan produk-produk negara lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(TN-04)
