Gubernur NTB Tegaskan, Tak Ada Deal Politik dalam Jabatan Sekda
Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menghadiri diskusi yang Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 bertajuk “Sekda NTB Idola”.
Diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh juga Lembaga Swadaya Masyarakat seperti, Lesa Demarkasi Hasan Masat, Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi, Aktivis PMII Lombok Timur Taufik Hidayat , Aktivis SUAKA , Bustomi Taifuri, terlihat hangat.
Pada kesempatan itu, Gubernur sapaan Dr Zul menegaskan, diskusi ini sangat luar biasa. Tapi perlu di ingat, tidak ada deal politik dalam menentukan jabatan Sekda tersebut, saat dirinya mencalonkan sebagai Gubernur tahun 2018 lalu.
“Saya sangat mengenal baik Lima calon Sekda. Kendati demikian, berharap melalui diskusi, bisa mendapatkan informasi tambahan tentang masing-masing soal calon Sekda. Kembali saya pertegas, tidak ada deal politik itu,” ungkapnya Kamis (17/10).
Sapaan Dr Zul menyambut, kalaupun begini, gubernur mempunyai peran menentukan siapa Sekda yang akan mendampinginya dalam menjalankan program pemerintah untuk masyarakat NTB.
Gubernur berharap Sekda NTB ke depan dapat sejalan dengan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Saya butuh Sekda minimal orang yang tidak punya agenda seakan sibukkan dirinya, harus sejalan dengan program gubernur. Semua orang ini saya kenal baik dan semua bisa diajak berkerjasama,” kata dia.
Dia mengatakan, tidak salah ketika mendengar pendapat, masukan dari berbagai elemen sebelum mengambil berputar karena sebagai manusia biasa mendengarkan saran dan pendapat dalam proses mengambil keputusan.
Karena seorang Sekda itu harus mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh gubernur. Dikala gubernur sedang tidak berada ditempat, Sekda setidak mampu menjaga program supaya berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita tunggu hasil panitia seleksi saja, kemudian kita kirim ke Mendagri,” ujar dia.
Ditegaskan politisi PKS itu, Sekda itu merupakan jabatan biasa saja, tidak bisa mengalahkan gubernur karena bisa diganti tergantung gubernur dan menentukan kepala Birokrasi itu tidak bisa ditentukan dengan cara tergesa-gesa.
“Setelah Pansel serahkan hasilnya, kita akan kirim ke Mendagri. Yang jelas ada masukan dan pertimbangan dari gubernur,” ujarnya.
Menurut Dr Zul, siapapun yang menjabat Sekda nantinya harus mempunyai kerendahan hati dan rela berkorbanan. Terhadap para OPD, siapapun Sekda kalau kepala OPD hebat, maka tidak berpengaruh.
“Tidak ada deal dari siapapun saat mencalonkan diri sebagai Gubernur 2018. Terhadap mutasi kepala OPD tahun pertama, kami mempunyai pola skore dan sedang bangun balance skor yang dilihat dari hasil penilaian objektif. Jika dalam raport kepala OPD 1,2 dan 3 merah jelas ganti saja tanpa berfikir dari organisasi manapun,” tutupnya. (TN-04).
