Daerah

Masyarakat Butuh Air, BPBD Bima Sebut Tak Pernah Ada Bantuan dari BPBD NTB 

Bima, Talikanews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menitip salam buat BPBD Provinsi NTB. Lantaran tidak pernah diberikan bantuan darurat kekeringan bagi masyarakat yang saat ini butuh air bersih.

“Tolong tanyakan ke BPBD NTB, apakah pernah berikan bantuan buat BPBD Kabupaten Bima? Berupa apa dan kapan pernah disalurkan? Salam kenal,” ungkap Kasubid Penanganan Darurat di BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan, Sabtu (12/10).

Cuitan Bambang Hermawan itu muncul disaat sedang menyalurkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Dusun Ndono Ndere, Desa Bajo Soromandi. Sebanyak 30 tangki air bersih sudah didroping atau sekitar 150 ribu liter untuk masyarakat sampai hari ini (Jumat, red).

“Saat ini belum ada bantuan dari BPBD Provinsi NTB. Air bersih yang didroping untuk masyarakat ini, kami ambil dari Bor Dalam dari BPBD Kabupaten Bima,” tuturnya dalam video saat bagi-bagi air terhadap masyarakat korban kekeringan.

Dia mengaku, saat Dusun tersebut sangat kering dan masyarakat kurang air bersih untuk minum atau masak kata lain kebutuhan air dan yang masyarakat ambil ini untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum saja.

“Masyarakt butuh bantuan pihak lain yang peduli dengan kekeringan ini. Sejak tanggal 25 September 2019, sebanyak 700 ribu liter kami drop di daerah lain. Khusus di Ndono Ndere sudah 30 tangki (150 ribu liter) sudah kami salurkan,” cetus dia.

Bambang menuturkan, pola penyaluran air dengan ditampung di bak besar karena masyarakat selalu merebut air, demi menghindari ada yang tidak kebagian karena kekeringan tahun ini sangat dirasakan.

“Kami lakukan cara itu, takut tidak bisa mengatur ujungnya ada yang tidak kebagian,” terang dia.

Dia menambahkan, cara pendistribusian air, petugas datang ambil tangki kemudian ditumpah biar masyarakat bisa ambil sendiri. Terkadang mereka berkelahi saat merebut air, tapi petugas bisa melerai dengan memberikan pemahaman bahwa air ini adalah untuk bersama dan kebutuhan bersama.

Yang jelas, sampai saat ini, belum ada bantuan bentuk apapun dari BPBD Provinsi untuk masyarakat Kabupaten Bima. Malah BPBD Provinsi terus berdalih masih proses menyangkut dana tidak terduga bersumber dari APBD Provinsi NTB,” tegasnya kembali menitip pesan “Tolong tanyakan apakah BPBD Kabupaten Bima pernah di kasih bantuan oleh BPBD NTB? Berupa apa dan kapan pernah disalurkan? Salam kenal, Bambang Hermawan,” pungkas dia.

Terkait hal itu, Kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ahsanul Khalik memaparkan, menindak lanjuti SK Tanggap Darurat Kekeringan Bupati/Walikota, maka Gubernur NTB menindak lanjuti dengan mengeluarkan SK tanggap darurat kekeringan.

Sejak itu, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak, sambil BPBD mengajukan usulan Biaya Tidak Terduga dari APBD Provinsi NTB.

Mengenai pendistribusian air bersih sepanjang SK Tanggap Darurat Kekeringan keluar. Pihak pemprov melakukan pendistribusian air bersih oleh Dinas sosial Provinsi NTB.

“Kami BPBD sambil menunggu disetujui Biaya Tidak Terduga terus melakukan koordinasi dengan BUMN, kepolisian dan BUMD sehingga ada pihak PLN, Beberapa Bank Nasional dan Bank Daerah melakukan pendiatribusian air ke masyarakat terdampak,” paparnya.

Dia mengaku, pekan ini, sesuai persetujuan Gubernur Biaya Tidak Terduga oleh BPKAD akan dicairkan dan selanjutnya akan didistribuskan ke Kabupaten Kota, dan dana ini di samping akan diberikan ke Kabupaten/Kota akan juga dilakukan kerja sama resmi pendistribusian dengan Polda NTB, PMI (yang memiliki tangki air) dan pendistribusian oleh Tenaga Siap Bencana BPBD NTB.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemprov NTB lanjutnya, sejalan dengan amanat UU 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan dan kewajiban masing pemerintahan, mana kewenangan dan kewajiban Kabupaten/kota dan juga Provinsi.

Hal itu juga sejalan dengan UU nomor 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menjelaskan batasan peran kabupaten/kota dan provinsi dalam penanganan kebencanaan termasuk kekeringan.

“Khusus untuk Biaya Tidak Terduga Selasa ini BPBD Provinsi akan Rapat koordinasi dengan BPBD Kabulaten/Kota, Polda dan PMI,” kata dia.

Disinggung berapa besaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Kabupaten/Kota mana saja yang berhak menerima serta berapa besaran setiap Kabupaten/Kota? Ditegaskan Ahsanul Khalik, kalau besaran BTT dirinya menyarankan supaya ditanyakan ke BPKAD karena pencairannya dilakukan oleh BPKAD.

“Minggu ini dicairkan BPKAD sesuai persetujuan Gubernur,” kilahnya (TN-04).

Tags

Related Articles

Back to top button