Ketua MAS NTB: Bertemu Penjabat Sekda itu Cukup Sulit
Mataram, Talikanews.com – Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Nusa Tenggara Barat, HL Mudjitahid mengutarakan tentang peristiwa sulitnya bertemu penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Iswandi.
Mantan Bupati Lobar periode 1989-1999 dan mantan walikota administratif Mataram periode tahun 1979-1989 itu menceritakan kisahnya itu di Forum NTB didalamnya para Tokoh-tokoh se- NTB Sabtu (12/10) di Mataram.
“Saya juga kurang tahu saat itu, untuk bisa bertemu Penjabat Sekda, butuh waktu menunggu hingga 3 jam,” ungkapnya.
Miq Muji menyampaikan, mestinya seorang pejabat harus membuka lebar komunikasi dan well come menerima masyarakat, karena kedatangan mereka tentunya mempunyai tujuan baik untuk kemajuan daerah.
Karena, keberhasilan dan kemajuan daerah, leading sektornya adalah di pemerintah sehingga perlu membuka ruang bagi masyarakat, karena dipandang perlu membuat gerakan libatkan masyarakat.
“Jangan ketika masyarakat mau bertemu lantas terkesan dipersulit,” katanya.
Dijelaskannya, tugas Sekretaris Daerah adalah menghimpun masukan dari masyarakat sebanyak-banyaknya terlebih kaitannya dengan pembangunan daerah. Hal itu nantinya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil kebijakan.
Terlebih lagi, NTB telah menjadi perhatian dunai pasca adanya pengembangan KEK Mandalika Kuta dan pembangunan Sirkuit MotoGP. Posisi Sekda harus mampu memikirkan apa yang akan dipersiapkan menempuh beroperasinya Sirkuit dan KEK Mandalika. Setidaknya, menyiapkan SDM dengan perbanyak pengembang skil masyarakat.
“Perlu bangun komunikasi dengan semua pihak, sampaikan ide dan pemikiran kepada Gubernur terkait rencana menghadapi beroperasinya KEK dan Sirkuit itu. Jangan terkesan susah ditemui masyarakat, terlebih saat ini Iswandi sedang jadi calon Sekda, jangan timbulkan pemikiran negatif yang susah ditemui,” pesan dia.
Pada diskusi itu juga, muncul keluhan dari tokoh asal Dompu, Zubaidin Abidin. Dia berharap orang yang menjabat Sekda itu merupakan orang profesional, taat hukum dan terbuka umum. Hal itu dikatakannya karena, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi daerah ini kedepan yakni rencana Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS), begitu halnya Kabupaten Lombok Selatan (KLS) atau Lombok Timur yang sempat tertunda akibat moratorium DOB.
“Banyak hal yang harus dihadapi kedepan, sehingga butuh pejabat yang mampu membangun komunikasi dengan semua elemen, tidak seperti penjabat Sekda saat ini,” cetusnya.
Zubaidin mnecontohkan ada permasalahan yang sempat dialami saat ini bahwa, pernah mengajukan proposal perbaikan mushala. Padahal, proposal itu telah ACC dan ada SK gubernur, dirinya juga sudah menandatangani kwitansi nominal Rp 50 juta.
Faktanya, dana itu tidak bisa direalisasi tersendat di meja Sekda. Ada yang sangat aneh, kalau proposal salah satu organisasi masyarakat (keagamaan) justru sudah dicairkan semua dengan angka cukup besar tersebar di NTB, tapi ketika satu proposal yang ketua panitia rehab adalah dirinya terkesan dipersulit.
“Jangan kita wariskan hal yang kurang baik. Contoh, syarat administrasi proposal sudah dilengkapi, bahkan sudah tanda tangan kwintansi, toh juga tidak bisa dicairkan. Oleh sebab itu, sangat berharap, dari Lima figur calon Sekda itu, ada salah satu yang mampu membuka komunikasi tanpa batas dengan masyarakat,” tegasnya sembari mengatakan, sudah bisa dibaca diantara calon Sekda yang mampu berkomunikasi dan punya jaringan kuat di masyarakat.
Terkait hal itu, Penjabat Sekda NTB, Dr H Iswandi yang dikonfirmasi via telpon dan WhatsApp belum memberikan jawaban karena nomor telponnya sedang tidak aktif. (TN-04)
