Nasional

Rakernas MUI, KH. Ma’ruf Amin Tak Boleh Rangkap Jabatan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Terpilihnya Ketua umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi pembahasan pada rapat kerja nasional (Rakarnas) MUI ke V yang akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 11-13 Oktober di Kawasan Ekonimi Khusus (KEK) Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Terlebih, KH Ma’ruf Amin akan di lantik tanggal 20 Oktober 2019. Itulah yang mendasari Rakernas dilakukan karena pada dasarnya tidak boleh rangkap jabatan.

Ketua Bidang Hukum dan Perundang Undangan MUI, Buya Basri Barmanda rapat kerja nasional MUI ke V itu akan melakukan konsolidasi organisasi dan merumuskan program strategis MUI ke depan.

“Ia nanti kita akan melakukan konsolidasi organisasi di rakarnas ini,” kata Buya Basri Barmanda, Jumat (10/10).

Dia juga menambahkan Rakernas MUI ini akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan situasi organisasi MUI baik pusat maupun daerah selama masa kerja tahun 2019 ini.

“Kita akan membahas penetapan program kerja prioritas komisi, badan lembaga di lingkungan MUI Pusat tahun 2020, dan juga merupakan Rakernas MUI terakhir periode 2015-2020 di kepengurusan Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin,” katanya.

Ditanya terkait jabatan KH. Ma’ruf Amin yang sampai hari ini masih menjabat ketua MUI? Dia menjelaskan, dalam pedoman rumah tangga MUI sudah jelas aturanya seluruh pengurus tidak boleh merangkap jabatan apalagi sebagai Wakil Kepala Negara.

“Ia secara aturan KH. Ma’ruf Amin tidak bisa lagi sebagi ketua MUI ketika nanti sudah di lantik,” ujarnya

Kendati demikian, dalam pergantian Ketua itu, organisasi mempunyai aturan AD/RT dan jika nanti adanya pergantian tentu akan dilakukan melalui Munas luar biasa (Munaslub) di pusat.

“Ia setalah pelantikan itu nanti kita akan percepat Munaslub untuk menentukan apakah harus PLT dulu atau langsung pemilihan ketua MUI,” tutupnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button