Nasional

Akhirnya, Pembagian Komposisi AKD di DPRD NTB Merata

Mataram, Talikanews.com – Setelah melalui perdebatan panjang dan saling klaim bahkan, ancam buat gaduh selama 5 tahun jika tidak mendapatkan jatah di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB. Akhirnya komposisi tersebut dibagi rata.

Adapun komposisinya, untuk di Komisi I bidang pemerintahan hukum dan HAM selaku ketua Syirajuddin dari PPP, kemudian wakilnya H Abdul Khafid dari Partai Golkar dan Sekretaris yakni H Moh Rais Ishak dari Partai Demokrat.

Untuk di Komisi II bidang perekonomian, ketua yakni H Ridwan Hidayat dari Partai Gerindra, kemudian wakil ketua H Abdul Rauf dari Partai Demokrat dan Sekretarisnya HL Hadrian Irfani dari PKB. Selanjutnya Komisi III bidang keuangan dan perbankan selaku ketua yakni Sambirang Ahmadi dari PKS, wakilnya HM Ruslan dari PPP dan Sekretaris adalah L Satriawandi dari partai Golkar.

Komisi IV bidang infrastruktur dan pembangunan, selaku ketua H Ahmad Puaddi dari Partai Golkar, wakil ketua HL Pelita Putra dari PKB, dan Sekretaris yakni H Asaat Abdullah dari Partai Nasdem.

Sedangkan Komisi V bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan, selaku ketua TGH Mahaly Fikri dari Partai Demokrat, wakil ketua, L Wirajaya dari Partai Gerindra dan Sekretarisnya TGH Patompo dari PKS.

Untuk Bapamperda, ketua H Makmun, wakil ketua H Raden Nuna. Sedangkan Badan Kehormatan (BK), H Najamudin Mustofa, selaku ketua, dan wakilnya Busrah Hasan. Untuk Badan Anggaran (Banggar) langsung dijabat Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Terkait sudah terbentuknya AKD tersebut, ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan, komposisi itu sudah diatur sedemikian rupa dengan mengedepankan azas keadilan yang mengacu pada rasa kebersamaan.

“Alhamdulillah sudah selesai dan kita atur supaya tidak ada yang merasa ditinggal, selanjutnya mereka tinggal bekerja sesuai Tata Tertib yang ada,” ungkapnya Jumat (10/10).

Isvie memeparkan, rancangan keputusan DPRD NTB tentang pembentukan dan penetapan pimpinan dan anggota Komisi-Komisi itu menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib DPRD. Kemudian SK Mendagri nomor 161.52.3839 tahun 2019 tentang peresmian dan pengangkatan anggota DPRD NTB masa jabatan 2019-2024.

“Artinya, apa yang kita lakukan sudah sesuai aturan,” kata dia.

Disatu sisi, wakil ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi menegaskan, rapat maraton pembentukan dan penetapan struktur AKD itu agar semua yang masuk AKD bisa cepat bekerja sesuai yang diharapkan mengacu pada Tatib.

“Mereka langsung rapat Banmus dan rapat komisi,” tutupnya (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button