Pemerintahan

Dewan NTB Sarankan Gubernur Supaya Porsi Hibah Bansos Merata

Mataran, Talikanews.com – Besaran Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi NTB, yang tidak merata bagi lembaga pendidikan terus bergulir.

Salah seorang Anggota DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar mulai protes dan berharap kepada Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah supaya memberikan porsi yang sama kepada perguruan tinggi juga bukan nilai pantastis terhadap salah satu lembaga pendidikan saja.

Pimpinan Yayasan Marakit Ta’limat itu tidak menyalahkan ada beberapa lembaga diberikan hibah dan bansos di angka Rp 900 juta bahkan Rp 1 miliar lebih. Namun, kebijakan itu juga supaya diberlakukan pada pondok pesantren, yayasan maupun perguruan tinggi lainnya juga.

“Memang kalau mendengar penjelasan Kepala Dinas Dikbud NTB mengenai besaran itu sudah ditetapkan berdasarkan Pergub 20 tahun 2017 tetang pendoam pengelolaan hibah dan bansos bahwa besaran tertinggi yang diterima bagi lembaga pendidikan sebesar Rp 300 juta, untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp 250 juta. Sedangkan lembaga lainnya dibawah angka itu,” ungkapnya Selasa (8/10).

Akan tetapi, dalam perubahan Pergub nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman yang sama, pada pasal 3 ayat 7, ada pengecualian atau bisa lebih dari Rp 300 juta dan itu semua atas persetujuan gubernur.

“Mungkin hasil kajian Gubernur dianggap urgensi sehingga diputuskan berhak menerima hibah besar,” kata dia.

Namun bagi Politisi PPP NTB itu, kajian urgensi itu berharap diberlakukan pada perguruan tinggi, ponpes yang kondisinya parah, kemudiannya lembaga lain yang dianggap patut menerima angka besar. Hal itu supaya ada terlihat partisipasi daerah ke dunia pendidikan.

Dia juga berpesan kepada tim survei atau tim kajian teknis hibah bansos supaya melihat sesuatu dari kebutuhan. Karena, yang lebih paham dan mengetahui kondisi lembaga penerima bantuan hibah adalah tim survei lapangan.

“Jika menemukan kondisi ponpes, lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan yayasan yang membutuhkan anggaran besar, sampaikan ke pimpinannya. Jangan menilai kebutuhan besar tapi sedikit dilaporkan,” cetus dia.

Hazmi Hamzar menambahkan, tim survei atau kajian teknis hibah dan bansos. Dalam menentukan besaran harus sesuai hasil kualifikasi, apa yang disurvei di bawah, laporkan kepada atasan sesuai fakta.

“Jangan sampai kebutuhan Rp 1 miliar tapi diberikan hanya Rp10 juta. Apa yang bisa dilakukan oleh yayasan itu. Saya tidak persoalkan apakah lembaga penerima itu batu atau tidak, tapi mungkin dinilai urgen oleh Gubernur sehingga diberikan sampai Rp 1 miliar,” paparnya.

Intinya, bantuan itu harus merata karena semua lembaga pendidikan, kemasyarakatan punya hak yang sama. Soal besaran disesuaikan dengan kebutuhan, bisa bertambah atau dikurangi, disitu tugas tim verifikasi yang diturunkan ke lapangan.

“Pasca dilanda gempa bumi, 100 persen bantuan gedung Marakit Ta’limat yang rusak. Anggaran perbaikan semuanya dari bantuan luar dan pihak swasta, tidak ada dari pemerintah provinsi NTB. Nah, saya berharap bisa diberikan seperti porsi lembaga yang dibantu Gubernur,” tutupnya (TN-04).

Related Articles

Back to top button