Pemerintahan

Dewan dorong Jabatan Sekda NTB dari Keterwakilan Perempuan

Mataram, Talikanews.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat, Nauvar Furqoni Farinduan mendorong jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dapat di isi dari keterwakilan Lombok Barat.

“Tidak ada salahnya Pak Gubernur mendorong posisi Sekda NTB dari Lombok Barat (Lobar). Karena, memang selama ini belum pernah ada posisi Sekda NTB berasal dari Lombok Barat,” ujarnya di Mataram.

Farin menilai, selama ini Kabupaten Lobar seperti termajinalkan dalam berbagai sektor, termasuk di dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Padahal, kalau ditelaah banyak ASN yang berasal dari Lobar memiliki kompetensi dan kualitas serta profesionalitas yang mumpuni untuk di tempatkan di pucuk tertinggi ASN di NTB tersebut.

“Cobalah berikan orang dari Lobar untuk menjadi Sekda siapa tahu bisa memberikan hal lebih untuk provinsi yang kita cintai ini,” ucap politisi muda itu.

Meski demikian, Farin tak menampik di antara nama pejabat yang mengikuti seleksi Sekda NTB terdapat nama Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih yang tidak lain berasal dari Lobar. Namun, terlepas dari itu, ia menegaskan, bahwa apa yang disampaikannya tersebut bukan soal dukung mendukung kandidat tertentu melainkan lebih kepada persoalan bahwa ada orang Lobar yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas dan tak kalah penting soal keberimbangan.

“Ini bukan soal siapa atau dukung mendukung atau bicara ada keterwakilan perempuan (gender), namun soal keberimbangan, kapasitas dan profesionalitas. Toh ini juga tidak melanggar norma dan nilai,” sambung Farin.

Karena itu, ia berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bisa mempertimbangkan pengisian jabatan Sekda NTB tersebut.

“Sekiranya ini bisa dipertimbangkan Sekda NTB dari Lobar,” katanya.

Diketahui, panitia seleksi (Pansel) Sekda Provinsi NTB telah menutup pendaftaran. Terdapat 5 orang yang dinyatakan lulus tes administratif. Yakni, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, H. Iswandi, H Ridwansyah, H. Lalu Gita Aryadi dan H. Husnul Fauzi.

Beradasarkan instrumen penilaian calon Sekda, terdiri dari 4 unsur. Untuk penilaian administratif atau rekam jejak sebesar 20 persen, penulisan makalah 20 persen, tes kompetensi manajer/psikologi sebesar 25 persen, presentase dan wawancara sebesar 35 persen.

Penilaian administratif, terdiri dari 5 item. Yaitu pangkat (golongan), Diklatpim, pendidikan, riwayat jabatan dan Diklat teknis. Untuk pangkat (golongan), skor tertinggi 30 poin bagi Pembina Utama (IV/e). Selanjutnya 20 poin untuk pangkat IV/d, dan 10 poin pangkat IV/c.

Item kedua yaitu Diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan). Pendaftar yang telah mengikuti Diklatpim tingkat I mendapatkan skor 20 poin. Sedangkan yang hanya sampai Diklatpim II hanya 15 poin.

Berikutnya dari segi pendidikan, gelar Doktor (S3) mendapatkan skor 20 poin, Magister (S2) 15 poin dan Sarjana (S1/D-IV) mendapatkan 10 poin.

Sekretariat Pansel Sekda NTB, H Fathurrahman yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mengatakan setelah seleksi tahap administratif, para pendaftar harus bersaing menambah poin lagi pada penulisan makalah, tes kompetensi manajer/psikologi, presentase dan wawancara.

“Hanya tiga nama yang diberikan pansel kepada Gubernur berdasarkan nilai tertinggi. Setelah itu baru gubernur merekomendasikan tiga nama tersebut ke Kemendagri,” katanya.(TN-04)

Related Articles

Back to top button