Daerah

Pokmas Lingkar Mandalika Kuta Sayangkan Arogansi PT ITDC 

Lombok Tengah, Talikanews.com – Langkah arogansi yang diambil PT ITDC terhadap dua orang warga Kuta Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga berurusan dengan aparat kepolisian. Membuat kelompok masyarakat lingkar Mandalika Kuta Lombok angkat bicara.

Ketua Pokmas Mandalika, Lalu Ibnu Hajar menyayangkan sikap ITDC yang melaporkan masyarakat ke aparat Kepolisian. Padahal Aparat desa hanya mengawal warganya dalam menuntut haknya.

Tindakan perusahaan pengembang ini sangat arogan dalam menghadapi masyarakat dan bukan hanya sekarang ini saja, arogansi ini sering dilakukan kepada warga yang menuntut haknya.

“Kami berharap Bupati Loteng sebagai pemilik wilayah atau sebagai pemangku kepentingan dalam “Dewan Kawasan KEK Mandalika” agar memfasilitasi warga yang ditahan agar dibebaskan dari jeratan hukum, karena subtansi kasus tersebut adalah wilayah hukum keperdataan bukan pidana, dengan adanya sengketa hak di atas tanah tersebut sehingga bukan menjadi urusan pidana,” ungkapnya Minggu (06/10)

Dia menyampaikan, Aksi “penghadangan” alat berat milik kontraktor dan pengembang oleh masyarakat bukan tanpa dasar. Dimana, alat berat itu ingin meratakan lahan milik warga secara melawan hukum dan tanpa hak dari pemilik tanah yang sah.

Menurut pengakuan warga, tanah mereka legalisasinya berupa sertifikat, pipil dan sporadik bahkan surat ijin menggarap (SIM) yang diterbitkan puluhan tahun lalu sebagai pengakuan hak untuk Ngagum (mengelola lahan) sampai menjadi pengakuan hak atas tanah adat.
Padahal, mereka pemilik lahan tidak pernah melepaskan hak atas tanah mereka kepada ITDC atau bahkan kepada PT Rajawali/PPL atau LTDC. Sehingga pemilik lahan wajar melakukan aksi protes untuk membela haknya.

Pokmas ingatkan para pengembang dikawasan Mandalika supaya tidak sewenang-wenang terhadap warga pemilik lahan, jangan arogan mengatasnamakan investasi dan pembungunan lalu seenak-enaknya mengambil lahan warga.

“Jangan pakai cara-cara Orde baru dalam menangangi masalah lahan dengan warga,” katanya.

Dia menyebut PT.ITDC misalnya, “seharusnya mereka sadar hanya badan usaha sebagai operator KEK Mandalika, kewenangan ITDC terbatas tapi lagak mereka seperti negara, mengatur banyak hal dalam kawasan.

Ingat ada Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK Mandalika yang menjadi bos kalian, ITDC hanyalah operator yang menjalankan usaha pada kawasan KEK Mandalika sebagai zona pariwisata”. Jika cara-cara ITDC ini seperti ini dalam menyelasaikan persoalan dengan warga sekitar, maka kami masyarakat Lombok selatan bisa mendorong Dewan Kawasan KEK Mandalika dan Dewan Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan KEK Mandalika dan meminta Presiden Jokowi untuk menganti Komisaris dan pecat jajaran direksi PT.ITDC karena tidak ramah terhadp warga lingkar Mandalika.

Banyaknya aksi protes warga lanjutnya karena banyak lahan belum di bayar oleh ITDC, sengketa lahan ini seperti ini akan terus terjadi berulang ulang. Oleh sebab itu, Pokmas Mandalika mendesak ITDC untuk membayar lahan warga.

Dalam ketentuan aturan, setiap orang yang mengusai lahan lebih dari 20 tahun dianggap sebagai pengakuan hak atas tanah sacara adat. Apalagi mereka memiliki surat keterangan hak atas tanah dan ada juga memiliki sertifikat hak milik.
Terhadap warga yang memiliki dokumen kepemilikan berupa pipil, sporadic dan/atau surat ijin menggarap (SIM) harus di bayar oleh ITDC sesuai harga yang layak, bukan degan konvensasi dana tali asih atau dana kerohiman.
“Bayarlah sesuai harga tanah di kawasan KEK Mandalika, kami dari POKMAS LINGKAR BANDARA siap mengawal dan mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga sekitar KEK Mandalika dan hak-hak pemilik lahan di dalam kawasan KEK Mandalika dan siap Mengawal pembangunan KEK MANDALIKA,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Konstruksi dan Operasional PT ITDC, Ngurah Wirawan dikonfirmasi mengatakan, PT ITDC tidak ada masalah dengan pembayaran jika surat-suratnya lengkap yakni ada sertifikatnya, tidak tumpang tindih denga HPL ITDC, kemudian BPN menyatakan benar pasti ITDC minta appraisal nilai dan segera dibayar.

“ITDC terbuka dan siap membayar jika dilengkapi surat dan sertifikat. Mengenai harga, sudah ditentukan sesuai hasil appraisal,” pungkasnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button