Pemerintahan

Dewan NTB: Hibah Bansos Pemprov Terkesan Subjektif dan Tidak Profesional

Mataram, Talikanews.com – Proses pendistribusian bantuan hibah basos oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, kepada lembaga pendidikan dan lambaga lainnya terkesan timpang tindih, sehingga terkesan subjektifitas dan ketidakprofesional. Hal itu mendapat sorotan dari salah seorang anggota DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan.

Politisi Gerindra yang memperoleh 16,048 suara Dapil Lobar-KLU itu mengatakan, pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur ataupun Wakil Gubernur dalam menetapkan sebuah kebijakan khususnya terkait dana hibah untuk lembaga-lembaga yang berorientasi pendidikan dan pelatihan haruslah mengacu terhadap asas pemerataan dan keberimbangan.

“Bantuan bantuan terhadap lembaga-lembaga ini memang merupakan kewajiban pemerintah sebagai support tool atas keberlangsungan lembaga tersebut kedepan. Tapi, jangan seakan memandang sebelah mata,” ungkapnya Sabtu (05/10).

Dia menyampaikan, perspektif DPRD yang memiliki fungsi control menilai dan melihat kebijakan pemprov saat ini terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan tidak hanya dari kata-kata yang di ucapkan Gubernur saja, namun juga harus terefleksi semua dalam angka-angka.
Namun, kalau lebih dalam dicermati, terlihat sekali dana bantuan hibah yang di berikan kepada Lembaga-lembaga Pendidikan/Pelatihan/ Penelitian pada tahun 2019 sumber APBD sangat jelas ketimpangan dan ketidak-berimbangannya apabila dilihat dari nilai bantuan.

“Ketimpangan dan ketidak-berimbangan dari nilai bantuan ini sangatlah terasa sekali dan kental subjektifitas dan ketidakprofesional Pemprov dalam menentukan acuan penetapan distribusi bantuan,” ungkapnya Sabtu (05/10).

Menurutnya, dalam menentukan nominal bantuan haruslah jelas term of reference dan juga indikator-indikator output outcomenya. Bukan hanya memberikan berdasarkan suka atau tidak suka, bahkan berdasarkan pendukung ataupun bukan pendukung saat pilkada.

Hal itu ditegaskannya karena ada batas-batas subjektif toleransi yang dapat dibenarkan dan bisa di terima.

“Jangan sampai seperti ini ratusan juta berbanding puluhan juta. Tidak jelas ukurannya dan cenderung mau maunya saja,” sentil dia..

Fatin juga mengingatkan OPD harus mampu memberikan penjelasan teknis menyangkut bantuan. Jangan hanya retorika konsep dan program, karena ukuran pembangunan haruslah jelas, apa output atau outcome yang akan di capai dari nilai bantuan tersebut dalam jangka waktu 4 tahun kedepan. Sehingga program Gubernur akan NTB Gemilangan yang di gaungkan oleh pasangan Zul-Rohmi, jangan sampai berubah menjadi kegalauan.

“Perlu di ingat bahwa semua lembaga-lembaga itu punya hak yang sama dan tuntutan yang sama dari. Jangan kemudian kewajiban di tuntut sama, tapi berbicara hak malah cenderung subjektif ukurannya,” pungkas Farin. (TN-04)

Related Articles

Back to top button