Aliansi Rakyat NTB Bergerak Bawa 11 Tuntutan Rakyat, Polisi Minta Bantuan TNI
Mataram, Talikanews.com – Aliansi Rakyat NTB Bergerak akan kembali geruduk kantor DPRD NTB yang ada di jalan Udayana Mataram pada Senin (30/9).
Mereka akan menyampaikan pernyataan sikap yang merupakan tuntutan rakyat yakni,
1. Menolak hasil revisi UU KPK yang melemahkan KPK dan menerbitkan PERPU KPK.
2. Evaluasi RKUHP kontroversial.
3. Cabut izin korporasi yang melakukan pembakaran hutan.
4. Mengecam segala bentuk rasisme dan militerisme terhadap papua.
5. Tolak revisi RUU pertanahan yang tidak pro rakyat.
6. Tolak revisi UU pemasyarakatan yang tidak pro rakyat.
7. Tolak dan revisi RUU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang tidak pro terhadap buruh.
8. Drop kebijakan kesehatan yang berbau Asuransi (BPJS)
9. Mengecam dan tindak tegas oknum kriminalisasi aktivis dan rakyat. Serta menuntut kepolisian menuntaskan pelaku penembakan mahasiswa di Kendari.
10. Mengutuk keras MENRISTEKDIKTI dan Rektor yang membatasi ruang demokrasi mahasiswa
11. Mempertegas sikap DPRD NTB atas segala tuntutan berdasarkan kedaulatan rakyat bukan atas tendensi parpol.
“Kita masih konsolidasi massa, untuk sementara dari Organisasi BEM se-Kota Mataram, OKP, Ormas dan Front. Estimasi massa masih menggunakan standar 3000 orang,” ungkap ketua BEM Unram, Muhammad Amri Akbar, Minggu (29/9).
Untuk diketahui, aksi Senin itu sudah beredar seruan aksi yang mengatasnamakan Aliansi rakyat NTB Bergerak, Gerakan 30 September (G30-S DPR) dan Geruduk DPRD NTB Jilid II.
Terkait hal itu, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa dengan cara Humanis.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Purnama menyampaikan, Kapolda sudah perintahkan semua jajaran supaya dalam menghadapi aksi massa gunakan cara Humanis.
“Ini perintah Kapolda, semua anggota tidak diperbolehkan membawa senjata termasuk senjata gas air mata. Melainkan akan gunakan pola pendekatan yang Humanis,” ujar, Sabtu kemarin.
Purnama memaparkan, pola Humanis yang dimaksud yakni, anggota diperintahkan melakukan pendekatan dan memfasilitasi para mahasiswa untuk mencari solusi terhadap apa yang menjadi tuntutan mereka.
Disinggung soal jumlah personel yang akan diturunkan? Purnama menegaskan, tidak sebanyak personel pada aksi unjuk rasa pada hari Kamis (26/8) yang berjumlah sebanyak 800 orang.
“Kita kurangi personel karena akan gunakan pola pendekatan yang Humanis. Tetap kita minta perbantuan BKO Polres Lotim, Polres Loteng dan Polres Lombok Barat,” kata dia.
Purnama menambahkan, mahasiswa tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Mereka perlu dirangkul, kemudian difasilitasi apa yang menjadi keinginan dan mencarikan solusi terhadap aspirasi mereka. Apakah ada permintaan personel ke TNI-AD? Purnama mengatakan sedang di rapatkan.
Disatu sisi, Kapenrem 162/WB, Mayor Inf Dahlan, S.Sos dikonfirmasi mengaku ada permintaan pasukan dari Polda NTB sebanyak 2 SSK.
“Jika ada permintaan perbantuan, kita sudah memiliki Protap dan satuan jajaran Korem tetap menyiapkan Pasukan Standby Monitor bila sewaktu waktu diminta perbantuan siap untuk diperbantukan,” tuturnya.
Dia menegaskan, kalau perbantuan tergantung permintaan kebutuhan dari Polda sementara untuk Protap Korem kekuatan Pasukan jajaran tetap disiapkan tergantung perubahan situasi dan tetap melaksanakan dinas biasa, namun sewaktu-waktu dibutuhkan 95 persen kekuatan harus siap diperbantukan baik personil perlengkapan sesuai kebutuhan perbantuan.
“Ya mas permintaan itu untuk standby monitor,” (TN-04)
