Mahasiswa NTB Bergerak Akan Kembali Gedor Kantor DPRD
Mataram, Talikanews.com – Merasa belum mendapatkan jawaban atas komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Mahasiswa yang tergabung dalam NTB Bergerak akan kembali gedor kantor Dewan yang ada di jalan Udayana Mataram tersebut pada Senin tanggal 30 September mendatang.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, juga Koordinator Umum NTB Bergerak Muhammad Amri Akbar membenarkan akan kembali melakukan aksi tuntut komitmen para anggota DPRD NTB untuk menandatangani penolakan UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, menyangkut kenaikan iuran BPJS mencapai 100 persen dan mengenai ketenagakerjaan.
Selain itu, aksi tersebut bentuk solidaritas atas meninggalnya salah seorang aktivis IMM Sulawesi Utara yakni, Randi yang disusul Yusuf Qardawi yang diduga terkena tembakan peluru nyasar saat aksi beberapa waktu lalu.
“Kami melihat tidak ada keseriusan DPR NTB dalam mengambil sikap. Yang jelas ridak ada komitmen,” ungkapnya Jumat (27/9).
Amri mengaku, sedang konsolidasi sekaligus mempersiapkan massa aksi berikutnya. Sampai saat ini lanjutnya, belum bisa menyebutkan jumlah massa aksi yang akan turun. Namun, bisa diprediksikan lebih dari jumlah sebelumnya.
“Kami mendesak DPRD supaya berani bersikap. Jangan ambil aman,” kata dia.
Amri memaparkan 10 tuntutan kepada DPRD NTB untuk disampaikan ke pemerintah pusat yang tidak berani disepakati dan ditanda tangani secara bersama serta disaksikan semua pihak seperti,
1. Menolak hasil revisi UU KPK yang melemahkan KPK.
2. Evaluasi RUU KUHP kontroversial.
3. Cabut izin korporasi yang melakukan pembakaran hutan.
4. Mengecam segala bentuk rasisme dan militerisme terhadap papua.
5. Tolak revisi UU pertanahan yang tidak pro rakyat.
6. Tolak revisi UU pemasyarakatan yang tidak pro rakyat
7. Tolak dan revisi RUU nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang tidak pro terhadap buruh.
8. Drop kebijakan kesehatan yang berbau Asuransi (BPJS)
9. Mengecam dan tindak tegas oknum kriminalisasi aktivis dan rakyat.
10. Apabila dalam 4 hari kerja presiden dan DPR RI masih menolak aspirasi rakyat maka Gubernur dan DPRD NTB memfasilitasi mahasiswa NTB pergi ke jakarta untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Item ini yang belum disepakati bersama Dewan, itulah sebabnya kami turun lagi. Termasuk, bentuk solidaritas atas meninggalnya aktivis IMM Sulawesi Selatan. Kami akan minta kepada DPRD dan aparat penegak hukum di NTB untuk bersama-sama dorong proses hukum pelaku penembakan,” tutupnya. (TN-04)
