Opini

Catatan Satu Tahun Zul-Rohmi, Fiskal Melemah, Keinginan Bertambah, “Take Over” Kebijakan

Bagian 2

Oleh: L Pahrulrozi

Ada perbedaan situasi keuangan daerah antara rezim TGB dan Zul-Rohmi. Semasa TGB memimpin dalam dua periode, beban fiskal pemerintah provinsi tidak seberat beban fiskal Zul-Rohmi.

Periode TGB memiliki keuntungan fiskal yang tidak dimiliki oleh Zul Rohmi, disebabkan, Pertama, lahirnya UU 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang memperkuat struktur fiskal pemprov NTB.

Melalui regulasi ini, PAD NTB yang semula pada kisaran 530 milyar pada APBD 2010 meroket menjadi 1,4 Triliun pada APBD 2017. Adapun pada masa Zul-Rohmi, tidak ada “insentif” pendapatan daerah yang baru, justru dengan diimplementasikannya UU 23/2014, beban belanja makin bertambah.

Kedua, Zaman Kepemimpinan TGH M Zainul Majdi – H Muh Amin (TGB-AMIN) mendapatkan momentum divestasi NNT, sehingga pada masa pemerintahannya, kondisi keuangan daerah cukup terbantu. Begitu juga komponen dana perimbangan terus bergerak naik. Sedangkan pada masa Zul-Rohmi, kepemilikan saham di NNT telah dilepas, aset di BIL juga dilepas, sehingga cukup berdampak pada sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketiga, pada APBD 2015, DAU sebesar Rp 1,1 Triliun, belanja pegawai Rp 600 Miliar, masih bersisa 500 Miliar. Sisa dana sebanyak itu bisa dioptimalkan untuk belanja daerah lainnya.

Bandingkan dengan situasi keuangan akhir TGB dan awal Zul Rohmi, pasca diimplementasikannya UU 23/2014 yang menarik pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, sisa DAU-belanja pegawai hasilnya minus 100 miliar. Artinya hanya untuk “menutup” belanja pegawai pun, Zul Rohmi memerlukan tambalan dari sumber pembiayaan yang lain, sedangkan pada masa TGB, dari DAU pun, ia masih surplus pembiayaan.

Dengan “tekanan” fiskal semacam itu, apalagi baru saja menghadapi bencana gempa yang memerlukan alokasi 11.5 Triliun (2 x APBD NTB), tentu pemerintahan Zul-Rohmi diminta untuk bijaksana, lebih hati-hati, lebih efisien dalam mengelola hak-kewajibannya berdasarkan UU 23/2014.

Tapi uniknya, saat fiskal melemah, justru obsesi dan impian Zul-Rohmi sering melampui kewenangannya. Hal itu tampak pada program strategis yang diajukan, yang terkesan”menyalip” kewenangan pemerintah pusat juga kabupaten-kota. Sejauh ini, 3 program yang sering dikampanyekan, dinilai sebagian pihak “take-over” kewenangan. Yang mana saja?
#GarbiNTB

Related Articles

Back to top button