Sosial

Hitam – Putih Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Dari Para Pengamat

Mataram, Talikanews.com – Satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi menjadi momentum bagi masyarakat memberikan masukan pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah tersebut.

Kritikan maupun masukan itu muncul dari para politisi, tokoh masyarakat, akademisi dan pengamat anggaran diacara diskusi “kilas balik satu tahun Zul-Rohmi” yang digelar Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, di Kafe Delima Mataram, Kamis (19/9).

Sebelum diskusi dimulai, Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto memberikan sambutan dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak yang berkesempatan hadir dan sedikit menyentil adanya kiriman paket koran yang memuat prestasi Zul-Rohmi dalam satu tahun kerja.

“Sebelum diskusi digelar, ada 200 eksemplar koran yang entah siapa pengirimnya. Saya ucapkan terimakasih. Mungkin itu juga menjadi second opinion dalam diskusi ini,” katanya.

Diskusi pun dimulai oleh pembicara pertama yakni Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi, menilai ada amanat APBD Perubahan 2018 yang harus dijalankan, namun kontras dengan yang dikerjakan Zul-Rohmi.

“APBD Perubahan 2018 yang harus dilakukan Zul-Rohmi karena APBD merupakan hasil Musrenbang, maka mulai kita berhitung kepemimpinan mereka dari APBD perubahan,” katanya.

“Dalam perjalanan ada belum dijalankan. Amanat APBD perubahan ada dua hal yang harus diselesaikan. Perda percepatan pembangunan jalan harus berakhir 2018. Dan hutang Pemerintah yang harus dibayar Rp58 miliar pada pihak ketiga,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi soal hibah dan bansos pada masyarakat dengan nilai fantastis, namun belum direalisasikan.

“Ada aspirasi masyarakat dalam bentuk hibah dan bansos yang mana sudah clear Rp8,5 Miliar tidak dilaksanakan,” katanya.

Ruslan menyebut, banyak perbedaan data statistik dari kinerja yang diungkapkan Pemprov NTB.

“Kalau kita bandingkan data statistik jauh sekali perbedaannya. Kita bicara dua sisi, kebijakan pemerintah Zul-Rohmi dan kebijakan gubernur. Karena program pemerintah yang dijalankan banyak bertentangan tidak konsisten dengan RPJMD Provinsi NTB,” ucapnya.

Tahapan di RPJMD katanya, yang pertama adalah penurunan kemiskinan, namun Zul-Rohmi justru prioritaskan program tanpa sampah atau zero waste, yang justru bermasalah.

“Yang menjadi konsen adalah mengelola TPS regional bukan bank sampah. Ini jadi konsen kita. Bank sampah itu bukan tanggung jawab provinsi tapi kabupaten kota,” tegasnya.

Ruslan juga mengupas soal Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang mengatur ketaatan kepada aturan.

“Ketika ada temuan atau pelanggaran (terhadap aturan) maka Mendagri berhak memberi sanksi berupa teguran, dengan cara disekolah tiga bulan, dan diberikan pendidikan khusus,” kata Ruslan Turmuzi.

Menurutnya, dari kilas balik satu tahun pemerintahan Zul-Rohmi sepanjang 2019 ini ada beberapa peraturan daerah yang tidak diikuti. Misalnya, Perda Percepatan Jalan tahun 2018 yang tidak boleh lebih dari 2018.

“Tetapi setelah kita (DPRD NTB) anggarkan, (jalan) tidak terealisasi. Itu menjadi hutang pada pihak ketiga, tapi tidak diakui jadi hutang. Alasannya kemampuan keuangan daerah. Namun, Silpa 2018 tercatat Rp286 Miliar, artinya beban hutang yang Rp58 Miliar (sebenarnya) bisa dibayar,” tegasnya.

Selain itu Bansos kepada masyarakat yang sudah tanda tangan kwitansi dan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sebesar Rp8,5 Miliar tidak terbayar.

“Kemudian setelah mencuatnya kasus ini dan Polda atensi, maka sekarang dirumuskan kembali untuk mengganti (Bansos) itu di tahun 2019,” jelasnya.

Terkait kasus Chodang dimana mahasiswa NTB diberangkatkan dengan dana CSR, menurut Ruslan memang sudah ada persetujuan DPRD terhadap kerjasama.

“Tetapi kita tidak dilampirkan rencana kerjasama, hanya LoI (Letter of Intent) saja yang dilampirkan,” katanya.

Ruslan menilai, program beasiswa ini seharusnya untuk tahun 2020 tapi dilaksanakan 2019, sehingga dananya tidak dialokasikan dalam persediaan di APBD 2019.

“Lalu dia (Gubernur) siasati pembiayaan melalui pola pinjaman Bank NTB Syariah dan CSR. Masalahnya kita tidak tahu CSR-nya di mana. Persoalan kerjasama tidak ada perjanjian Mendagri juga. Saya khawatir ini Rp1,8 miliar uang sumbernya dari Bank NTB Syariah, bagaimana pola perikatan pinjaman dan dibebankan pada mahasiswa. Ini siapa yang tanggung jawab?,” beber Ruslan Turmuzi.

Ia menekankan, DPRD NTB sudah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB untuk mengatensi masalah ini. Secara umum, Ruslan menilai program kerja Zul-Rohmi selama setahun pemerintahan juga tidak mencerminkan apa yang tertuang dalam RPJMD NTB.

Politisi Gerindra Mori Hanafi justru menyoroti pendapat daerah hingga pengiriman pelajar yang jadi problem

Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, mengulas pendapatan pusat hingga daerah yang masuk ke NTB.

“Era Zul pendapatan dari pusat kurang, pendapatan dari daerah tidak ada. Saya enggak heran kalau ada utang enggak mudah diselesaikan dengan sederet keinginan,” katanya.

Mori bahkan membandingkan satu tahun era kepemimpinan TGB, di mana pada 2017 belanja NTB kurang, namun diselamatkan melalui deviden atau langkah lain yang dilakukan TGB. Namun kata Mori, langkah tersebut tidak lagi ditemukan pada era Zulkieflimansyah.

“Sudah APBD minim, Perda percepatan ditempatkan Rp750 miliar. Saya enggak yakin pemerintah mampu bayar,” kata mantan calon Wakil Gubernur NTB itu.

Mori juga menyoroti janji kampanye Zul-Rohmi terkait pengiriman pelajar sekolah di luar negeri menggunakan dana CSR. Namun belakangan justru ada dana APBD yang digunakan. Itu dinilai tidak konsisten sesuai janji.

“Soal beasiswa, janji politik kampanye tidak akan menggunakan APBD. Semestinya kalau CSR tidak mampu menutupi antusias masyarakat yang mau, ya minta,” selorohnya.

Bagi pengamat pembangunan juga mantan anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabrani justru meluruskan mengenai pembahasan APBD NTB 2020 yang dianggap kilat oleh sebagian masyarakat.

Menurutnya, jika ada yang mengatakan APBD dibahas terburu-buru, mestinya harus ada tolak ukur dan perbandingan dari tahun sebelumnya. Padahal era sebelumnya ada APBD yang dibahas lebih kilat.

Sebenarnya, dia salut terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi karena telah mengikuti politik NTB sejak era Warsito, Harun dan lainnya.

“Kita ini hitung apa yang dilakukan Zul-Rohmi selama setahun, semua ada yang cermati programnya. Makanya perlu ada perbaikan, kata lain “menu anda (Zul-Rohmi) belum ada yang pas dengan selera masyarakat NTB,” sentil dia.

Diskusi ini merupakan wadah bagaimana berikan masukan sebagai agenda perbaikan kedapan supaya lebih baik, DPRD perlu lakukan klarifikasi terhadap kerja Pemerintah daerah, bukan hanya berstatemen.

“Masukan bagi Dewan, dalam rangka bahas Tatib kembalikan fungsi komisi untuk di ikut sertakan dalam bahas program kedepan,” pesan Nurdin.

Aktivis Prodem Aktivis Prodem, Wahijan menyebut kepemimpinan Zul-Rohmi mestinya fokus di sektor kemiskinan agraria. Karena, hampir 90 persen masyarakat NTB ini menggantungkan kehidupan di tanah, ketika tanah semakin menyempit dibutuhkan strategi pemerintah mencarikan solusi, agar masyarakat bisa menghidupkan diri bersama keluarganya.

“Masyarakat sekarang harus siap menjadi buruh. Situasi akan buruk ketika kebijakan pemprov NTB pegang kewenangan pengelolaan di tangan gubernur,” cetusnya.

Dia menambahkan, saat ini komflik agraria semakin meningkat, hampir 40 orang aktivis yang memperjuangkan kelolaan lahan masyarakat justru mendekam di penjara.

“Diharapkan kebijakan gubernur mampu menjawab persoalan-persoalan Masyarakat. Heran dengan berita di media massa yang kapling satu halaman sebut ekonomi bersinar, padahal kemiskinan semakin gagah perkasa.

Yang jelas baginya, belum melihat program Zul-Rohmi yang terintegras dengan sektor yang ada terutama kemiskinan.

“Bang Zul-Rohmi tidak ada out-put terhadap kebijakan. Setahun ini cikal bakal pembangunan masyarakat tidak ada peningkatan,” tegas dia.

Disatu sisi, dari kalangan aktivis Bustomi Taefuri menyebut program kerja Zul-Rohmi aak sesuai RPJMD, sehingga Gubernur NTB bisa disanksi “Sekolah Lagi”.

Selain program kerja yang dilakukan sepanjang 2019 ini dinilai tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), beberapa hal lain yang diduga melanggar aturan juga membuka peluang Gubernur menerima impeachment atau permakzulan, dan juga sanksi “disekolahkan”.

“Masalah pengiriman mahasiswa NTB ke Chodang (Korea Selatan) dan alihfungsi Terminal Haji menjadi Balai Latihan Kerja, ini sudah ada persetujuan Dewan belum? pernah dilaporkan tidak?. Kalau tidak maka tidak ada alasan, dewan (DPRD NTB) bisa meng-impeachment Gubernur,” kata Ketua Suaka NTB, Bustomi Saefuri yang akrab disapa Omi.

Omi memaparkan, dana yang digunakan untuk memberangkatkan belasan mahasiswa NTB ke Chodang University di Korea Selatan bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Penggunaan dana CSR menurut dia, wajib hukumnya dilaporkan dan atas persetujuan pihak DPRD NTB.

“Kalau dana CSR digunakan tanpa persetujuan dewan, maka sudah termasuk contempt of parliament (penghinaan terhadap dewan). Pernah dilaporkan tidak?, kalau tidak maka dewan berhak impeachment,” tegasnya.

Ia memaparkan, kasus Chodang juga terindikasi mal administrasi sesuai hasil investigasi Ombudsman NTB.

“Jadi jangan main-main dengan hasil investigasi Ombudsman. Maladministrasi ini melengkapi ketidaktahuan Gubernur atas tugasnya. Maka tidak ada pilihan lain selain di-impeach, atau ada juga aturannya sekolahkan Gubernur yang tidak paham (aturan),” tukas Omi.

Selain kasus Chodang, ia juga mempertanyakan alihfungsi Terminal Haji NTB di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sudah dialihfungsikan sebagai Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dikelola pihak swasta.

“Ada cukup banyak sebenarnya yang harus disoroti. Tapi saya tidak komentar lagi, karena Gubernur ini tidak bekerja sebenarnya,” katanya.

Diskusi Kilas Balik Setahun Kepemimpinan Zul-Rohmi yang digagas Lembaga Kajian Politik M16, menghadirkan sejumlah narasumber seperti Anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi, Mori Hanafi, Lalu Pahrulrozi , Wahidjan Aktivis Serikat Tani NTB, mantan anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani dan Staf Khusus Gubernur, Farid Tolomundu.
Farid Tolomundu mengatakan, kritik dan sorotan terhadap kinerja pemerintahan Zul-Rohmi di tahun pertama ini akan menjadi saran dan masukan yang konstruktif bagi NTB ke depan.

“Waktu 1 tahun ini kan sebagai perkenalan. Saya dan semua teman yang hadir ini sama-sama belajar memahami dan mengenal Zul-Rohmi. Ini kritis tapi juga konstruktif. Biar kita bisa membangun tradisi demokrasi yang santun,” katanya.

Menurut dia, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya selama setahun memimpin NTB, Zul-Rohmi punya sesuatu yang baru.

“Di zaman Dr Zul ini, semua orang bicara hampir tanpa rasa sungkan terhadap pemimpinnya. Gubernur ini orang yang sangat terbuka. Tentu semua kritik dan masukan konstruktif akan didengar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sosok Dr H Zulkieflimansyah merupakan politisi, akademisi, dan juga punya jiwa bisnis yang handal.

“Saya ada satu bayangan di tahun-tahun berikutnya Dr Zul memperlihatkan apa yang selama ini menjadi merk dagangnya. Beliau orang yang pandai cari duit. Bagaimana dia bisa cari duit Jakarta untuk menambah APBD NTB. Kita tahu rekam jejak beliau,” katanya.

Farid menekankan, dalam pasangan pemimpin NTB, Zul-Rohmi ini, juga ada sosok Wagub yang tekun bekerja dan jauh dari hiruk pikuk.

“Ada Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah. Kita punya satu sosok perempuan yang jadi Wagub NTB, yang satu tahun ini bekerja tekun, beliau sangat detil mempelajari hal teknis. Ini perlu kita apresiasi karena Wagub kita bisa melengkapi dalam tanda kutip, kekurangan Gubernur,” pungkasnya.

Peserta diskusi Taufik Hidayat justru soroti Fashion Gubernur. Ketua KNPI Lombok Timur, menyoroti busana Zulkieflimansyah yang sering digunakan dalam acara formal. Menurut Opik, sapaannya, penampilan busana gubernur sering kurang tepat dengan acara yang dihadiri.

“Fashion gubernur saya kira perlu diberikan masukan agar memposisikan diri pada suasana tepat agar baik dan beretika. Jangan sampai suasana formal pakai celana jeans kaos oblong,” sentilnya.

Jika gubernur menghadiri acara dengan jeans atau kaos oblong, justru terkesan tidak menghargai forum tersebut. Padahal, seorang kepala daerah mestinya memperhatikan busana, karena menjadi fokus perhatian khalayak luas.

Selain busana, Opik juga mengkritisi anggaran yang digunakan gubernur untuk mengirim pelajar ke luar negeri. Anggaran yang datangnya dari Corporate Social Responsibility (CSR) harus lebih transparan.

“Beasiswa harus clear. Jangan sampai pukul rata semua salah, di satu sisi ada baiknya karena merangsang dunia pendidikan NTB. Yang jadi soal sumber dana CSR harus diperjelas dari mana saja CSR itu?” Katanya.

Tidak hanya gubernur, Opik juga mengkritisi sikap DPRD NTB yang berkunjung ke luar negeri saat masyarakat NTB masih banyak yang tidur di Huntara akibat gempa tahun lalu. (TN-04)

Related Articles

Back to top button