Pemerintahan

Refleksi 1 Tahun Zul-Rohmi, FBPNR: Programnya Terburu-Buru

Mataram, Talikanews.com – Tanggal 17 September 2019 mendatang, lengkap satu tahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah berkifrah memimpin daerah dikenal seribu masjid ini.

Tentunya, dalam setahun itu, berbagai program yang dilaksanakan untuk masyarakat ada yang berjalan mulus dan adanya juga membenah yang masih kurang.

Hanya saja, bagi ketua Fraksi Bintang Perjuangankan Nurani Rakyat (FBPNR) di DPRD NTB, L Budi Suriyata menyebut, dalam refleksi satu tahun kepimpinan Zul-Rohmi ini, melihat banyak program yang terkesan terburu buru.

“Dalam perencanaan, tidak dihitung bagaimana implikasinya setelah program itu berjalan nantinya, ada yang tidak matang dalam perencanaan,” ungkapnya Senin (9/9).

Dia menyarankan supaya Gubernur NTB segera cabut SK tentang syarat penjualan induk Sapi dengan berat 300 kg. Karena, keputusan itu banyak mendapat kritikan dari masyarakat seperti di Sumbawa. Bahkan kecewa mendalam membuat Petani Ternak menolak yang bikin gaduh di lapangan.

Artinya, program yang dicanangkan gubernur sebelumnya tidak ada artinya karena tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan saat ini. Yang jelas lanjut dia, program pemberdayaan peningkatan bagi petani ternak tidak pro rakyat. Oleh karenanya, kepala daerah saat ini mestinya lebih kedepankan kesejahteraan rakyat, bukan buat program dengan SK yang dapat mematikan keberlanjutan usaha masyarakat.

Contohnya program penggemukan ternak Sapi. Dimana pada kepemimpinan TGB-Amin jelas syarat berat penjualan induk ternak Sapi sebanyak 250 kg, ketentuan itu malah bisa membuat masyarakat menjalankan dengan nyaman dan aman.

Akan tetapi, setelah kepemimpinan Zul-Rohmi justru muncul SK Gubernur mengharuskan penjualan dengan berat 300 kg. Hal itu berimplikasi terhadap kesejahteraan para peternak khususnya di Kabupaten Sumbawa.

“Setelah keluar aturan itu, petani peternak kesulitan untuk menjual ternak mereka. Disisi lain butuh uang, disisi lain juga terbentur aturan,” kata dia.

Terhadap SK itu, solusi yang dilakukan oleh petani peternak untuk keluar dari persoalan tersebut yakni, mereka secara diam-diam menjual induk sapi meski dilarang.

Harusnya, tegas politisi PDIP asal Sumbawa itu, ketika kebijakan dikeluarkan harus sejalan dengan persediaan infrastruktur, proses penggemukan yang masif kemudian mendorong Perusahaan Daerah membeli Ternak petani peternak.

“Betapa tidak digitalisasi, itu yang harus dipikirkan sebelum membuat kebijakan,” cetus dia.

Saat ini, petani peternak butuh pendampingan dan bantuan. Belum lagi ada informasi pengiriman ternak dari Australia untuk proses penggemukan di NTB. Apakah itu sama artinya membunuh peternak.

“Saya ingin itu dievaluasi,” tegasnya.

Karena, kebijakan itu justru mengajarkan petani peternak untuk melanggar aturan karena meraka menjual ternak Sapi dibawa ketentuan 300 kg.

“Tidak menutup kemungkinan, lima atau sepuluh tahun kedepan, indukan akan habis padahal tujuan SK gubernur melindungi indukan tetapi ini merusak,” terang dia.

Kembali ke pengiriman mahasiswa ke Chodang University Korea Selatan. Bagi dia, kajian yang kurang matang dilakukan pihak pemerintah provinsi. Mestinya harus dibenahi dari prosedur, lakukan pengkajian mendalam, tidak gegabah, termasuk penyimpangan dana yang diberikan kepada mereka saat berada di luar negri.

Terlebih, dalam aturan yang menerima dana bersumber dari CSR maupun jenis hibah. Syarat penerima harus berbadan hukum.

“Saya lihat ini perorangan. Mestinya harus libatkan stakeholder, bicarakan dengan matang, jangan ambil keputusan sendiri,” pesan dia.

Hal itu ditegaskan, munculnya kritikan dari berbagai pihak kenapa yang dikirim harus S1. Jika seperti itu, sama halnya dengan mendeskriditikan universitas yang ada di daerah kata lain, universitas yang ada dianggap tidak layak.

Jika pemerintah daerah lebih berfikir logis, yang harus di kirim mestinya S2. Hal itu akan membuat peluang besar bagi NTB. Terlebih anggaran beasiswa ke Luar Negeri dari APBD 2020 sebesar R 40 Miliar.

“Jangan-jangan ini pencitraan. Jangan sampai ini akan menimbulkan gagal faham. Biaya hidup di LN bukan sedikit. Harus siapkan perumahan, makan dan minumnya. Sanggupkah daerah biayai semua biaya pendidikan sampai fasilitas meraka,” katanya.

Kenapa tidak kepemimpinan Zul-Rohmi ini berdayakan kearifan lokal, kemudian mendorong program ini bersama stakeholder di kabupaten/kota, suport mereka dengan program yang sama supaya bergerak bersama-sama.

Kenapa tidak juga program TGB yang sudah ada dilanjutkan. Jika itu terjadi, maka tidak akan terlalu susah menjalankan, tinggal melanjutkan saja.

“Saat ini, banyak saya lihat masalah. APBD kita juga melesat, kita ingin buat sesuatu yang baru, namun minim kajian, minim sosialisasi dan minim keterlibatan stakeholder yang ada,” sentilnya.

Intinya, Dewan baru di Lantik ini melihat Zul-Rohmi tidak meneruskan program ikhtiar sebelumnya. Mestinya dimaksimalkan saja apa yang ada sehingga bisa lebih cemerlang menuju NTB Gemilang.

“Kajian minim perencanaan tidak matang sehingga NTB Gemilang jadi jargon semata aja. Saya sampaikan ini karean saya cinta kepada Gubernur Zulkieflimansyah. Kalau saya tidak cinta ngapain peduli. Dr Zul adalah Sabahat saya, sering saling mengingatkan dan ini cara mengingatkan sahabat,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button