Dewan Buka Alasan PT AP BIL Tak Bayar Kontribusi Pemanfaatan Aset
Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB membuka alasan PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) Ogah membayar kontribusi pemanfaatan aset daerah yang ada di BIL. Alasan itu terkuak setelah DPRD NTB mengundang pihak PT AP untuk meminta penjelasan, Senin (9/9).
Wakil Ketua DPRD NTB sementara, Mori Hanafi membenarkan sudah mengundang pihak PT AP BIL. Dimana, pihak angkasa pura memeparkan alasan kuat belum siap bayar kontribusi itu lantaran punya hitungan sendiri berlandaskan peraturan pemerintah. Yang mestinya harus membayar kontribusi tersebut dibawah 1 miliar setiap tahun sejak 2012 hingga 2016. Akan tetapi, angka yang tetapkan pihak pemerintah provinsi NTB sebesar Rp 41 miliar selama 2021-2016 berdasarkan hasil tim appresal.
“Gimana mau ketemu, Angkasa Pura punya kajian tersendiri, begitu juga dengan pemerintah provinsi. Namun, saat ini, kita akan minta BPKP sebagai wasit untuk menghitung berapa yang layak dan angkasa pura siap bayar jika itu berdasarkan hasil penilaian BPKP,” ungkap Mori.
Politisi Gerindra itu memaparkan, ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Karena dianggap sangat krusial yang belum ada solusi yakni menyangkut divestasi pemprov sebesar Rp 114 miliar dalam bentuk bangunan di BIL diatas lahan angkasa pura. Hal ini yang menyebabkan munculnya hutang kontribusi tersebut.
“Kalau aset itu sudah dijual seharga Rp 106 miliar, namun masih menyisakan Kontribusi selama lima tahun itu,” kata dia.
Tidak hanya itu, ada tukar guling lahan milik pemerintah provinsi dengan angkasa pura yang membutuhkan kesepakatan ruslah. Dimana, lahan milik Pemprov di titik runway sekitar 57.800 meter persegi dengan milik angkasa pura seluas 57000 meter persegi di pintu keluar jalur direncanakan baypass BIL-Kute.
“Lahan milik Pemprov ada kelebihan dibandingkan milik angkasa pura. Menurut informasi, akan dibayar Rp 130 juta, ini yang perlu ada kesepakatan ruslah, agar tidak ada kendala dalam proses pembangunan baypass BIL-Kute,” ujar dia.
Kembali ke hitungan kontribusi aset tersebut, itu merupakan kurang cermatnya tim investasi daerah yang di ketuai oleh Doktor Prayitno Basuki yang menggunakan tim appresal tanpa koordinasi dengan pihak angkasa pura.
“Itu kan hasil hitungan tim investasi yang di ketuai oleh Basuki. Seandainya ada koordinasi dengan angkasa, mungkin persoalan ini tidak akan terlalu lama. Wajar angkasa pura tidak mau bayar karena angka yang disebut terlalu tinggi. Namun, saat ini ada kesepakatan gunakan BPKP untuk menghitung kembali,” tutup dia. (TN-04)
