Mataram, Talikanews.com – Anggota DPRD NTB, terus melangsungkan rapat paripurna penetapan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020, kalaupun mendapat penolakan dari aksi massa Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
Diruang rapat paripurna, sidang yang dipimpin ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda itu berjalan lancar, mendengarkan Juru bicara Banggar, H Muzihir. Dimana, Badan Anggaran DPRD NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat atas postur anggaran RAPBD tahun anggaran 2020 dengan pendapatan ditargetkan sebesar Rp 5.671.543.327.848,99.
Terget tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.844.846.716.576,00 Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 3.769.547.011.272,99 sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 57.149.600.000,00.
H Muzihir menyampaikan, belanja pemerintah provinsi ditargetkan sebesar Rp 5.716.743.327.848 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.239.358.850.340. Kemudian, belanja langsung sebesar Rp. 2.477.384.477.508. Sehingga defisit pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 45.200.000.000.
Untuk pembiayaan daerah pada APBD tahun 2020, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 55.300.000.000. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.100.000.000. Sehingga pembiayaan Neto sebesar Rp 45.200.000.000.
Dari postur anggaran itu, dituangkan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai urusan bidang pembangunan ekonomi sebesar Rp 2.440.408.240.014 yang akan dibelanjakan untuk program unggulan antara lain, melawan kemiskinan dari desa, koperasi aktif, umkm bersaing, ntb ramah investasi, kampung unggas, kawasan rumah pangan lestari, desa wisata dan program unggulan lainnya.
Bidang pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 1.140.810.106.751 yang akan dibelanjakan untuk program unggulan yakni percepatan jalan mantap, irigasi cukup, desa tangguh bencana, dan program unggulan lainnya.
Bidang pembangunan sosial dan budaya sebesar Rp. 2.135.524.981.083 yang akan dibelanjakan untuk program unggulan seperti revitalisasi posyandu, re-enginering SMK, jamban keluarga, air bersih untuk semua, dan program unggulan lainnya.
Politisi PPP itu memaparkan, atas postur dan distribusi anggaran pada masing-masing urusan sesuai program dan kegiatan Banggar menyetujui rancangan APBD tahun 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dengan Gubernur.
Disatu sisi, para Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB, beteriak di luar meminta supaya rapat penetapan APBD 2020 dihentikan karena banyak dugaan anggaran yang dibahas tidak pro rakyat kata lain, banyak anggaran siluman.
Pada kesempatan itu, BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra, Gubernur NTB dan pimpinan DPRD NTB menunda paripurna pembahasan dan persetujuan APBD 2020.
Kemudian memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pembahasan RAPBD NTB 2020 untuk memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Berikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen KUA-PPAS dan rancangan APBD NTB 2020 secara mudah sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik,” ungkapnya Kamis (29/8).
Tidak hanya itu, minta DPRD periode 2014-2019 untuk focus mempertanggungjawaban perjalanan dinas kunker DPRD NTB kepada Masyarakat luas.
Apa yang dilakukan KMS itu tidak dihiraukan oleh para anggota dewan. Bahkan, massa aksi menggelar shalat Dzuhur bersama bentuk protes dan mendoakan keselamatan bagi wakil rakyat yang telah membohongi masyarakat. (TN-04)
-
-
-
-
