Massa Aksi Do’akan Wakil Rakyat Dengan Shalat Depan Gedung DPRD NTB
Mataram, Talikanews.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB, menggelar shalat Dzuhur di pintu gerbang gedung DPRD NTB. Hal itu, bentuk mendo’a kan atas keselamatan para wakil rakyat yang diduga telah menipu masyarakat.
“Kenapa kami bilang “menipu” karena, kedatangan ke gedung Dewan untuk meminta supaya penetapan APBD NTB tahun anggaran 2020 ditunda karena kuat dugaan ada permainan anggaran siluman oleh oknum Badan Anggaran dan TAPD,” ungkap perwakilan BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra, Kamis (29/8).
Dia menegaskan, sikap para pendemo bentuk mendo’a kan keselamatan bagi mereka (Dewan,red) dan berharap kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI supaya salam mengevaluasi APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dilakukan lebih teliti.
“Banyak anggaran siluman seperti anggaran pembelian kendaraan dinas mencapai Rp 6 Miliar. Perjalanan Kunker Dewan yang menghabiskan Rp 3,5 Miliar saja tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga terkesan ke negara Eropa hanya selfie saja,” katanya.
Yan mengaku, sengaja membawa hasil pertanian tomat supaya diketahui publik bahwa harga Tomat anjlok, mestinya itu yang diperhatikan oleh wakil rakyat, bukan habiskan anggaran tanpa bisa dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, ada yang tidak transparan selama pembahasan RAPBD. Eksekutif maupun Legislatif tidak memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pembahasan RAPBD NTB 2020 untuk memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Mestinya, eksekutif dan legislatif memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen KUA-PPAS dan rancangan APBD NTB 2020 secara mudah sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
Akibat itu semua, KMS NTB akan melakukan langkah yakni menggugat Gubernur, DPRD NTB ke Pengadilan Negeri Mataram. Malah, laporkan Kementerian Dalam Negeri jika dalam tahap evaluasi APBD NTB tidak teliti.
Massa aksi itu merupakan gabungan dari Somasi , Fitrah NTB, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH. UNRAM, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan Ikatan Mahasiswa Belo Mataram.
Untuk diketahui, kalaupun ada aksi penolakan, rapat paripurna penetapan APBD NTB tahun anggaran 2020 tetap berlangsung. Malah, APBD NTB tersebut ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan semua anggota DPRD yang hadir saat itu, di pimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. (TN-04)
